Pemilihan umum Bangladesh yang akan digelar pada 12 Februari menjadi penanda penting dalam transisi politik negara tersebut. Pemilu ini adalah yang pertama setelah penggulingan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2024. Sekitar 127 juta pemilih terdaftar akan memilih 350 anggota Jatiya Sangsad, parlemen nasional Bangladesh.
Negara ini kini dipimpin oleh pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian, setelah demonstrasi mahasiswa yang menggulingkan Hasina. Hasina sendiri menjalani hukuman mati dari pengadilan khusus terkait penindasan brutal terhadap pengunjuk rasa dan saat ini hidup dalam pengasingan di India. Partainya, Awami League, dilarang mengikuti aktivitas politik.
Bangladesh Nationalist Party (BNP) menjadi salah satu pesaing utama dalam pemilu ini. Dipimpin oleh Tarique Rahman, putra dari mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, BNP adalah partai beraliran kanan tengah yang didirikan pada 1978. Partai ini mengusung nasionalisme Bangladesh yang menghormati hak seluruh warga tanpa membedakan etnis atau agama. Khaleda Zia pernah dua kali menjabat perdana menteri dalam kurun waktu 1991-1996 dan 2001-2006.
Setelah pengusiran Hasina, BNP kembali menguat dan mendapatkan dukungan signifikan. Survei Desember oleh International Republican Institute menunjukkan BNP mendapatkan 33 persen suara dukungan. Tarique Rahman, yang telah kembali ke Bangladesh dari London dan mengambil alih kepemimpinan partai setelah ibu kandungnya wafat, berjanji akan memperbaiki infrastruktur dan sistem kesehatan negara serta memberdayakan pemuda melalui pendidikan IT.
Jamaat-e-Islami (JIB) adalah kekuatan lain yang ikut meramaikan pemilu. Berdiri sejak 1941, partai ini memiliki sejarah kontroversial karena mendukung Pakistan saat perang kemerdekaan Bangladesh 1971. Setelah dilarang berpartisipasi dalam politik sejak 2013, pengadilan tertinggi Bangladesh memutuskan mengembalikan hak politik Jamaat pada pertengahan 2025.
Kini dipimpin oleh Shafiqur Rahman, Jamaat membentuk koalisi dengan 11 partai, termasuk National Citizen Party yang lahir dari gerakan mahasiswa 2024. Jamaat juga mengusung calon Hindu untuk pertama kalinya sebagai strategi menarik pemilih non-Muslim. Survei lembaga internasional menunjukkan koalisi yang dipimpin Jamaat mendapatkan sekitar 29 persen suara.
National Citizen Party (NCP) adalah partai baru yang dibentuk oleh mahasiswa yang memimpin demonstrasi 2024. Di bawah kepemimpinan Nahid Islam yang berusia 27 tahun, NCP mengusung prinsip pemerintahan bebas korupsi dan kebebasan pers. Namun, karena keterbatasan dana, NCP menjalin aliansi dengan Jamaat yang menimbulkan kontroversi dan beberapa pengunduran diri anggota.
Selain partai politik, tokoh penting lainnya adalah Muhammad Yunus yang bertindak sebagai kepala pemerintahan sementara dan Jenderal Waker-Uz-Zaman, panglima angkatan bersenjata. Yunus mengawasi pemilu dan referendum mengenai Piagam Nasional Juli 2025 yang akan menentukan reformasi tata kelola negara. Jenderal Zaman berperan menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu agar tidak terjadi kekerasan politik yang meningkat sejak 2024.
Mantan perdana menteri Hasina, meskipun kini berada di pengasingan dan partainya dilarang, tetap menjadi pengaruh penting. Ia mengkritik pemilu yang bakal digelar dan mempertahankan dukungan cukup besar di masa lalu. Pemerintah Bangladesh menyatakan keberatan atas siaran pidato Hasina di India, menganggapnya sebagai provokasi. Hasina saat ini dihukum mati secara in absentia dan pemerintah Bangladesh meminta ekstradisinya.
Situasi politik saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks setelah perubahan besar pada 2024. Pemilu dan referendum yang akan dijalankan adalah langkah penting dalam menentukan masa depan Bangladesh dan menuntut kestabilan dari semua pihak yang terlibat. Kesuksesan pemilu sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah sementara dan militer agar proses berjalan lancar dan demokrasi dapat terjaga.