Jaksa Agung Venezuela menyerukan pemberian amnesti kepada mantan pemimpin yang digulingkan, Nicolas Maduro. Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintah sementara yang dipimpin oleh Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang menggantikan Maduro setelah penangkapannya oleh pasukan AS dalam operasi militer mematikan.
Maduro ditangkap pada tanggal 3 Januari dan dibawa ke New York untuk menghadapi persidangan atas tuduhan narkoba. Rodriguez mengajukan rancangan undang-undang amnesti umum yang kini sedang diproses di parlemen dan berpotensi disahkan segera.
Amnesti untuk Semua Pihak
Jaksa Agung Tarek William Saab menegaskan bahwa amnesti tidak hanya untuk tahanan politik, tetapi juga harus mencakup mereka yang pernah menahan mereka selama puluhan tahun represi politik. Saab menyebut amnesti sebagai satu-satunya jalan menuju "pacifikasi sejati" di Venezuela yang masih bergejolak akibat penahanan politik dengan tuduhan samar seperti "terorisme" dan "pengkhianatan."
Rodriguez telah mulai membebaskan tahanan politik, lebih dari 400 menurut kelompok hak asasi Foro Penal, meskipun masih banyak yang tetap dipenjara. Saab menginginkan debat dan penyelesaian masalah melalui dialog agar harmoni dapat tercapai.
Rancangan Undang-Undang Amnesti
Rancangan undang-undang ini memuat ketentuan amnesti bagi orang-orang yang dipenjara akibat menentang rezim Maduro sejak 2002, termasuk pelaku berbagai unjuk rasa selama dua dekade terakhir dan kritik melalui media sosial. Selain itu, rancangan tersebut mencabut larangan bagi anggota oposisi untuk memegang jabatan publik, seperti yang pernah dialami Maria Corina Machado, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian.
Namun demikian, rancangan itu mengeluarkan pelanggaran hak asasi manusia berat dari cakupan amnesti. Saab menggambarkan beberapa aksi oposisi sebagai "benih-benih perang saudara" dengan insiden seperti upaya pembunuhan dan demonstrasi berdarah yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka.
Kontroversi dan Kekhawatiran
Kritikus menilai kata-kata rancangan undang-undang tersebut sangat kabur dan berisiko digunakan untuk melindungi kroni Maduro. Mereka khawatir amnesti bisa menjadi alat yang justru memperpanjang penindasan terhadap tahanan nurani.
Saab juga menyatakan penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sebagai pelanggaran hukum internasional. Oleh karena itu, amnesti harus mencakup keduanya sebagai bagian dari "gestur kemanusiaan, bersejarah, dan belum pernah terjadi sebelumnya" demi kemajuan Venezuela.
Pemerintah sementara di Caracas masih diwarnai oleh tokoh-tokoh yang setia pada ideologi "Chavista" dan mempertahankan posisi mereka dalam upaya mencari solusi damai bagi konflik politik yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Langkah pemberian amnesti ini adalah bagian dari proses yang ingin menormalisasi situasi politik di Venezuela melalui dialog dan pembebasan tahanan, meskipun tantangan nyata masih menanti dalam implementasinya di lapangan.
-
-
-
-
