Amerika Serikat baru-baru ini mengungkapkan rincian baru terkait dugaan uji coba nuklir bawah tanah yang dilakukan oleh China pada bulan Juni 2020. Seorang pejabat tinggi AS menyatakan bahwa stasiun seismik jarak jauh di Kazakhstan merekam ledakan dengan magnitudo 2,75 yang terdeteksi di lokasi uji coba nuklir Lop Nor di wilayah barat China.
Christopher Yeaw, Asisten Menteri Luar Negeri AS yang juga memiliki latar belakang ilmu teknik nuklir, menyebutkan bahwa data yang dianalisis sangat menunjukkan bahwa ledakan tersebut adalah sebuah ujicoba nuklir. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak mungkin ledakan tambang maupun gempa bumi, melainkan sesuai dengan pola ledakan nuklir bawah tanah.
Data dan Penilaian dari Organisasi Internasional
Organisasi Larangan Uji Coba Nuklir Menyeluruh (CTBTO) yang bertanggung jawab memonitor ledakan nuklir mengatakan bahwa data yang tersedia tidak cukup untuk memastikan kesimpulan tersebut secara tegas. CTBTO mencatat ada dua kejadian seismik kecil yang terjadi dengan selang waktu 12 detik pada lokasi yang sama. Namun, energi yang terukur jauh di bawah tingkat ledakan nuklir uji coba standar.
Poin penting dari pengamatan CTBTO adalah:
- Ledakan yang terdeteksi di bawah ambang batas energi uji coba nuklir standar yaitu 500 metrik ton TNT.
- Data tersebut membuat sulit untuk memastikan apakah kejadian itu benar suatu uji coba nuklir atau kejadian alam lainnya.
Tuduhan dan Penolakan dari China
Juru bicara kedutaan besar China di Washington menyatakan tuduhan AS tersebut sebagai tidak berdasar dan politisasi isu nuklir. China menganggap tuduhan tersebut sebagai upaya AS untuk membenarkan kelanjutan uji coba nuklirnya sendiri. Selain itu, China menegaskan komitmennya pada kesepakatan untuk tidak melakukan uji coba nuklir dan menyerukan agar semua negara besar mengambil langkah nyata untuk menjaga rezim pelucutan senjata nuklir.
China sendiri telah menandatangani Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir sejak 1996, walaupun belum meratifikasinya. Uji coba nuklir bawah tanah terakhir China tercatat pada tahun yang sama. Pemerintah China juga menolak ajakan AS untuk bergabung dalam perundingan perjanjian pembatasan senjata nuklir strategis baru yang menggantikan perjanjian New START bersama Rusia dan AS.
Konteks Kompetisi Nuklir dan Perkembangan Militer
Presiden AS saat itu, Donald Trump, menekan China untuk ikut serta dalam pembicaraan pembaruan New START, yang merupakan perjanjian pembatasan senjata nuklir antara AS dan Rusia. Namun, perjanjian tersebut telah berakhir dan ini menimbulkan kekhawatiran akan perlombaan senjata nuklir yang berpotensi semakin cepat.
Menurut Pentagon, China tengah melakukan ekspansi besar-besaran terhadap kekuatan nuklirnya dan memiliki lebih dari 600 hulu ledak yang aktif. Perkiraan menunjukkan jumlah tersebut bisa mencapai lebih dari 1.000 hulu ledak pada 2030 mendatang.
Metode Pengelabuan dan Keabsahan Deteksi
Yeaw menjelaskan bahwa China diduga menggunakan metode “decoupling” dalam uji coba ini, yakni meledakkan hulu ledak nuklir dalam ruang bawah tanah besar untuk mengecilkan gelombang seismik yang timbul. Strategi ini berpotensi menyulitkan deteksi dan klasifikasi ledakan sebagai uji coba nuklir oleh sistem internasional.
AS sendiri telah menghentikan uji coba nuklir bawah tanah sejak 1992 dan mengandalkan program simulasi komputer canggih untuk memastikan efektivitas senjata nuklirnya. Kedua negara, meski menandatangani perjanjian larangan uji coba, belum meratifikasi secara resmi dan tetap mempunyai kewajiban secara hukum untuk menaati isi perjanjian tersebut.
Informasi ini memperlihatkan ketatnya persaingan nuklir antara kekuatan besar dunia dan tantangan dalam mekanisme pengawasan internasional terkait kepatuhan terhadap larangan uji coba nuklir. Perkembangan situasi tersebut memberikan gambaran tentang dinamika geopolitik dan risiko peningkatan persenjataan strategis di masa mendatang.
