Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 49,8 triliun kepada Komisi XI DPR RI. Usulan ini mencerminkan kebutuhan Kemenkeu untuk menjalankan fungsi fiskal, pelayanan publik, dan dukungan manajemen di tengah kebijakan efisiensi belanja negara.
Purbaya menyampaikan bahwa anggaran tersebut dibagi ke dalam beberapa sumber pendanaan, yaitu rupiah murni sebesar Rp 39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Rp 102,15 miliar, serta Bantuan Layanan Umum atau BLU Rp 10,38 triliun. Penyampaian itu dilakukan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang disiarkan secara virtual.
Rincian alokasi anggaran
Usulan pagu Kemenkeu 2027 tidak hanya dibahas dari sisi total nilai, tetapi juga dari pembagian fungsi yang akan menopang pelaksanaan tugas kementerian. Purbaya merinci bahwa anggaran itu terbagi ke dalam Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp 45,51 triliun, Fungsi Ekonomi Rp 284,71 miliar, dan Fungsi Pendidikan Rp 3,99 triliun.
Pada Fungsi Pelayanan Umum, porsi terbesar masuk ke Program Dukungan Manajemen dengan nilai Rp 43,656 triliun. Selain itu, ada Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp 1,618 triliun, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp 194,684 miliar, Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi Rp 36,331 miliar, serta Program Pengelolaan Belanja Negara Rp 14,124 miliar.
Untuk Fungsi Ekonomi, alokasinya terdiri dari Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp 2,018 miliar dan Program Dukungan Manajemen Rp 282,692 miliar. Sementara pada Fungsi Pendidikan, seluruh anggaran sebesar Rp 3,996 triliun dialokasikan ke Program Dukungan Manajemen.
Disamakan dengan pagu 2026 setelah efisiensi
Purbaya menegaskan bahwa pagu anggaran Kemenkeu 2027 yang diusulkan nilainya sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Kebijakan ini disebut sejalan dengan arah nasional yang menekankan efisiensi anggaran dan penajaman belanja.
Menurut Purbaya, kementerian dan lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Ia juga menyebut anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung prioritas nasional yang dijalankan pemerintah.
Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan bahwa alokasi itu penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat layanan publik. Ia juga menyebut Kemenkeu perlu terus mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan anggaran yang efektif.
Fokus pada dukungan tugas utama Kemenkeu
Besaran anggaran yang diajukan menunjukkan bahwa fungsi dukungan internal kementerian tetap menjadi komponen penting dalam struktur belanja Kemenkeu. Porsi besar pada Program Dukungan Manajemen menandakan kebutuhan operasional yang masih dominan untuk memastikan pelaksanaan tugas lembaga berjalan lancar.
Di saat yang sama, alokasi pada fungsi pelayanan umum dan ekonomi memperlihatkan bahwa Kemenkeu tetap menempatkan pengelolaan fiskal, penerimaan negara, belanja negara, serta pengelolaan perbendaharaan dan risiko sebagai bagian inti dari agenda kerja. Struktur anggaran ini juga menjadi dasar bagi kementerian untuk menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung kebijakan ekonomi pemerintah.
