Pemprov Jawa Barat memperluas langkah intervensi untuk menampung peserta didik yang tidak lolos sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jabar 2026. Melalui kerja sama dengan 751 sekolah swasta, pemerintah daerah ingin memastikan anak-anak yang tidak tertampung tetap punya akses pendidikan.
Kesepakatan itu ditandai lewat penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan sekolah swasta di SMKN 1 Bandung. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyebut langkah ini diambil setelah pemerintah melakukan pemetaan calon murid baru dan menemukan ada siswa yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri.
Pemetaan jadi dasar intervensi
Purwanto mengatakan keterbatasan daya tampung di sekolah negeri terlihat dari hasil pemetaan PCMB atau Pemetaan Calon Murid Baru. Dari situ, Pemprov Jabar menilai perlu ada intervensi agar layanan pendidikan tetap menjangkau semua calon siswa.
Menurut dia, target kerja sama ini mencakup sekitar 78 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri berdasarkan pemetaan tersebut. Seluruh sekolah swasta yang sudah masuk dalam skema itu berjumlah 751 sekolah.
Bantuan untuk siswa yang masuk swasta
Dalam skema kerja sama itu, Pemprov Jabar akan menanggung terlebih dahulu Dana Sumbangan Pendidikan atau DSP dan SPP bulanan bagi siswa yang harus bersekolah di swasta. Besaran bantuan yang direncanakan adalah Rp100 ribu per bulan untuk SPP dan Rp1,5 juta untuk DSP per siswa.
Purwanto menyebut total dukungan per siswa dalam setahun mencapai sekitar Rp2,7 juta. Ia juga menegaskan besaran itu masih akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Berubah dari skema awal
Kebijakan ini berbeda dari rencana sebelumnya yang hanya akan menggratiskan biaya sekolah swasta secara terbatas bagi warga tidak mampu. Kini, bantuan diarahkan kepada semua warga yang tidak terserap di sekolah negeri, meski bantuan itu belum tentu menutup seluruh biaya sekolah swasta.
Purwanto menegaskan kompensasi diberikan kepada siswa yang sudah terdaftar di PCMB dan awalnya memang berniat masuk sekolah negeri. Karena tidak tertampung, pemerintah memilih memberi dukungan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
