Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengalami kejatuhan dramatis setelah divonis hukuman penjara seumur hidup atas upayanya yang gagal memberlakukan pemerintahan militer pada awal Desember 2024. Yoon dikenal sebagai sosok mantan jaksa dengan reputasi pemberantas korupsi yang naik daun secara cepat dan berhasil menjadi presiden dalam waktu singkat. Namun, keputusan kontroversialnya untuk mendeklarasikan status darurat militer demi memerangi apa yang disebutnya sebagai “kekuatan anti-negara” berujung pada pemecatan dan penahanan dirinya dengan berbagai dakwaan serius.
Karier dan Kebangkitan Politik Yoon Suk Yeol
Lahir di Seoul pada tahun 1960, Yoon menempuh pendidikan hukum dan berkarier sebagai jaksa publik. Dia menjadi terkenal setelah memimpin penyidikan yang menyebabkan pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye pada 2016, yang kemudian dihukum penjara karena penyalahgunaan kekuasaan. Pada 2019, saat menjabat sebagai jaksa agung, Yoon juga mengusut kasus penipuan dan suap yang menimpa seorang pejabat tinggi pemerintahan penerus Park, Moon Jae-in.
Karena reputasinya yang bersih dan tegas, partai konservatif People Power Party yang saat itu berposisi sebagai oposisi mengusung Yoon sebagai calon presiden. Pada pemilihan presiden Maret 2022, Yoon berhasil mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung, dengan selisih suara terpendek dalam sejarah Korea Selatan.
Periode Kekuasaan dan Berbagai Skandal
Meskipun menang, Yoon tidak pernah sepenuhnya mendapat dukungan penuh dari publik. Pemerintahannya terseret oleh sejumlah kontroversi yang merusak citranya. Salah satu yang paling tragis adalah tragedi kerumunan saat perayaan Halloween 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang. Di samping itu, kebijakan pemerintahnya dianggap gagal mengatasi inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan kekhawatiran soal pembatasan kebebasan berpendapat.
Yoon juga mendapat kritik keras karena menggunakan hak veto presiden untuk membatalkan undang-undang yang membuka jalan penyelidikan khusus atas tuduhan manipulasi saham yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee. Pada 2023, citra keluarga Yoon tercoreng setelah Kim diketahui menerima tas mewah senilai 2.000 dolar Amerika sebagai hadiah, yang kemudian dijelaskan Yoon sebagai tindakan sopan santun yang sulit ditolak. Kasus hukum lain yang menimpa keluarganya adalah vonis penjara satu tahun bagi ibu mertuanya, Choi Eun-soon, terkait pemalsuan dokumen keuangan dalam transaksi properti.
Kebijakan Luar Negeri dan Sentimen Publik
Sebagai presiden, Yoon mengadopsi sikap keras terhadap Korea Utara yang berstatus nuklir. Ia juga berupaya mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, sekutu utama Seoul. Momen mencolok terjadi pada 2023 ketika Yoon menyanyikan lagu “American Pie” di Gedung Putih, yang mendapat pujian spontan dari Presiden Joe Biden. Namun, usahanya memperbaiki hubungan dengan Jepang, mantan penjajah Korea, menimbulkan resistensi kuat dari kalangan domestik nasionalis.
Pada awal 2024, status Yoon semakin melemah setelah partai oposisi memperoleh mayoritas di parlemen. Situasi ini membuatnya menjadi presiden "lame duck" yang sulit menjalankan agenda pemerintahan. Ketika Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer, alasan utama yang dikemukakan adalah untuk mengatasi kebuntuan legislatif dan mengganyang elemen-elemen yang dianggap berbahaya bagi negara.
Kejatuhan dari Puncak Kekuasaan
Deklarasi darurat tersebut memicu penolakan luas dan berujung pada pemakzulan Yoon oleh parlemen. Selain dijerat dengan berbagai tuduhan, termasuk makar dan menghalangi hukum, Yoon juga mendapatkan tekanan dari kelompok ultra-konservatif dan beberapa tokoh agama radikal yang mendukungnya. Namun keputusan pengadilan Seoul pada Kamis kemudian memvonis Yoon bersalah atas tindakan makar dan menyatakan hukuman penjara seumur hidup.
Kisah Yoon Suk Yeol menjadi contoh nyata bagaimana sosok yang semula dianggap pahlawan anti-korupsi dapat mengalami perubahan drastis dalam karier dan reputasinya. Penurunan karier politiknya juga mencerminkan ketegangan sosial dan politik yang kompleks di Korea Selatan antara kekuatan konservatif, oposisi, dan tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik.