Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat dengan laporan bahwa militer AS telah memasuki tahap lanjut dalam perencanaan operasi yang bisa melibatkan serangan terhadap individu-individu penting di Iran. Opsi ini juga mencakup kemungkinan mengganti rezim di Teheran jika Presiden Donald Trump memerintahkan, demikian menurut dua pejabat AS yang memberikan informasi kepada Reuters secara anonim.
Perencanaan ini menunjukkan adanya kesiapan AS menghadapi konflik serius jika upaya diplomasi gagal. Operasi militer yang tengah disiapkan berpotensi berlangsung berminggu-minggu dengan serangan ditujukan ke fasilitas keamanan dan infrastruktur nuklir Iran.
Target Individu dalam Operasi Militer
Militer AS tengah mengembangkan rencana yang lebih rinci dan ambisius terkait penyerangan, termasuk memfokuskan serangan pada tokoh-tokoh kunci dalam kekuasaan Iran. Meski demikian, para pejabat tidak menyebut siapa saja individu yang mungkin menjadi sasaran maupun bagaimana upaya pergantian rezim dapat dilakukan tanpa kehadiran pasukan darat dalam jumlah besar.
Strategi serangan terarah ini terinspirasi oleh keberhasilan Israel saat melakukan penargetan terhadap pemimpin Iran selama konflik 12 hari tahun sebelumnya. Dalam konflik tersebut, setidaknya 20 komandan senior Iran tewas, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri. Menurut seorang pejabat AS, “Serangan terhadap target individu menunjukkan efektivitas pendekatan tersebut,” terutama terhadap komando dan kontrol pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC).
Namun, serangan yang ditujukan kepada individu membutuhkan intelijen yang sangat akurat. Diperlukan data lokasi yang tepat dan penilaian risiko siapa saja yang mungkin terdampak, sehingga operasi dapat dijalankan tanpa menimbulkan korban sipil yang meluas.
Pengaruh Pergantian Rezim
Jika diambil keputusan untuk mengganti rezim, hal ini akan menjadi perubahan kebijakan signifikan dari janji Trump selama kampanye presidennya yang menentang upaya militer menggulingkan pemerintahan asing. Meski membawa sejumlah kekuatan militer besar ke Timur Tengah, kebanyakan kemampuan tempur AS berada di kapal perang dan pesawat tempur. Dukungan dari pesawat pembom yang berbasis di AS juga memungkinkan kampanye pengeboman secara besar-besaran.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump pernah menyetujui pembunuhan yang ditargetkan, seperti penyerangan pada Jenderal Qassem Soleimani pada tahun 2020. Soleimani merupakan pemimpin unit intelijen dan paramiliter Garda Revolusi, Quds Force, yang menjadi target utama operasi tersebut. Pemerintahan Trump pada 2019 juga menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris asing—keputusan pertama yang mengarah pada definisi militer negara lain sebagai teroris oleh Washington.
Konflik Regional dan Ancaman Balasan Iran
Iran telah memperingatkan kemungkinan membalas serangan AS dengan menyerang basis militer AS di wilayah tersebut. Amerika Serikat memiliki pangkalan di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Turki. Tehran menegaskan dalam suratnya kepada Sekjen PBB bahwa mereka tidak ingin memulai perang, tetapi akan memberikan respons yang tegas dan proporsional jika diserang secara militer.
Pejabat AS juga mengantisipasi respons militan Iran yang dapat meningkatkan risiko korban AS dan eskalasi konflik regional. Iran memiliki persenjataan rudal yang dapat menjangkau banyak negara di kawasan. Ancaman Iran sebelumnya termasuk menutup Selat Hormuz, yang merupakan jalur pengiriman minyak global penting dan memasok sekitar 20 persen kebutuhan minyak dunia.
Diplomasi dan Jalan Damai yang Belum Jelas
Meskipun situasi memanas, negosiasi diplomatik masih berlangsung. Perwakilan negosiator Iran dan AS bertemu dan menyetujui prinsip-prinsip panduan, meskipun kemajuan masih terbatas. Iran mempertahankan posisi bahwa program nuklirnya bersifat damai, meski Washington dan Tel Aviv menuduh Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir.
Trump sempat menyampaikan harapan diplomasi dapat berhasil dan memperingatkan konsekuensi buruk jika kesepakatan gagal. Dia menetapkan batas waktu antara 10 hingga 15 hari untuk langkah-langkah berikutnya sebelum kemungkinan tindakan militer diambil. Presiden AS menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir agar perdamaian di Timur Tengah terwujud.
Pengembangan rencana serangan termasuk menyasar tokoh penting Iran menunjukkan peningkatan kompleksitas dan intensitas konflik yang mungkin akan datang. Namun, masih banyak ketidakpastian tentang bagaimana strategi Washington akan berjalan serta konsekuensi yang mungkin timbul secara regional maupun global.