Utah Supreme Court menolak banding dari legislator Partai Republik yang ingin membatalkan peta distrik kongres baru. Keputusan ini memastikan peta tersebut tetap berlaku dan memberi peluang lebih besar bagi Partai Demokrat untuk memenangkan satu dari empat kursi DPR AS yang sebelumnya dikuasai Partai Republik di negara bagian ini.
Dalam putusannya yang ditandatangani oleh Ketua Hakim Matthew B. Durrant, pengadilan menyatakan tidak memiliki yurisdiksi atas banding yang diajukan oleh para legislator tersebut. Banding itu sebelumnya diajukan sebagai tanggapan atas keputusan pengadilan daerah pada bulan November yang mengadopsi peta distrik baru.
Peta distrik baru dan implikasinya
Peta kongres yang disahkan menggabungkan sebagian besar wilayah Salt Lake County dalam satu distrik tunggal. Hal ini berbeda dengan peta sebelumnya yang membagi daerah dengan populasi demokratis padat tersebut ke dalam empat distrik berbeda. Perubahan ini dianggap memberikan keuntungan bagi calon Demokrat di daerah yang sebelumnya cenderung kuat bagi Partai Republik.
Legislator Partai Republik berargumen bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memberlakukan peta tanpa persetujuan legislatif. Stuart Adams, Presiden Senat Utah dari Partai Republik, menyebut keputusan pengadilan tersebut sebagai sumber "kekacauan" dan menegaskan komitmennya mempertahankan proses yang menghormati konstitusi dan memastikan suara pemilih Utah didengar secara adil.
Respon dari berbagai pihak
Katharine Biele, Presiden Liga Pemilih Wanita Utah dan salah satu penggugat dalam kasus ini, menyatakan dukungannya terhadap keputusan pengadilan. Ia mengapresiasi bahwa proses redistricting dapat berjalan tanpa gangguan yang merugikan pemilih maupun penyelenggara pemilu. Emma Petty Addams, Co-Direktur Mormon Women for Ethical Government, juga menilai putusan ini sebagai kontrol penting atas wewenang legislatif yang menguatkan hak konstitusional rakyat untuk mereformasi pemerintahan mereka.
Latar belakang hukum dan dinamika politik
Keputusan pengadilan ini berakar pada putusan hakim Dianna Gibson yang sebelumnya membatalkan peta kongres yang disahkan setelah sensus 2020. Majelis legislatif dianggap telah melewati standar anti-gerrymandering yang disahkan oleh pemilih Utah. Kasus ini menarik perhatian nasional, terutama ketika mantan Presiden Donald Trump mendorong negara bagian dengan kepemimpinan Partai Republik untuk melakukan redistricting di tengah periode agar mempertahankan kendali atas DPR AS pada tahun politik berikutnya.
Saat ini terdapat banding lain yang masih berjalan di pengadilan federal, diajukan oleh dua anggota Kongres Utah dari Partai Republik. Gugatan federal tersebut menuduh bahwa hakim negara bagian melanggar konstitusi AS ketika menolak peta distrik yang dibuat oleh badan legislatif yang dikuasai Partai Republik.
Dampak menjelang pemilihan
Keputusan Mahkamah Agung Utah muncul beberapa minggu sebelum batas waktu pendaftaran calon legislatif untuk pemilu mendatang. Keputusan ini akan memainkan peran penting dalam menentukan dinamika politik di Utah, khususnya peluang Partai Demokrat untuk mendapatkan kursi di DPR AS. Hal ini merupakan perubahan signifikan mengingat terakhir kali seorang Demokrat mewakili Utah di Kongres adalah pada awal 2021.
Peta distrik yang disahkan tidak hanya merefleksikan pergeseran demografis dan politik di Utah, tetapi juga mencerminkan upaya pengadilan dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses pemilihan umum. Perkembangan hukum terkait peta ini tetap menjadi fokus pengawasan publik dan politisi di seluruh negara bagian.
