Komite Pengawas DPR memutuskan untuk mengeluarkan surat panggilan (subpoena) kepada Jaksa Agung Pam Bondi. Tujuannya untuk meminta penjelasan terkait penanganan berkas kasus perdagangan seks Jeffrey Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat.
Keputusan ini didukung oleh lima anggota Partai Republik dan para anggota Partai Demokrat. Hal ini menunjukkan kekecewaan yang terus berlanjut di kalangan konservatif terhadap cara Departemen Kehakiman mengelola dan merilis dokumen terkait Epstein.
Tekanan terhadap Jaksa Agung Pam Bondi
Menurut perwakilan Nancy Mace dari Partai Republik, masyarakat Amerika membutuhkan jawaban jelas mengenai berkas Epstein. Mace menyatakan dalam unggahan di X bahwa mereka menuntut keterbukaan terkait dokumen tersebut.
Jaksa Agung Bondi sebelumnya memicu kontroversi dengan memberikan bundel dokumen kepada sejumlah tokoh konservatif di Gedung Putih tanpa menghadirkan temuan baru. Setelah tinjauan selama beberapa bulan, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa tidak ada daftar klien Epstein yang ditemukan. Dengan demikian, mereka menolak membuka dokumen tambahan.
Respons dari legislatif dan departemen terkait
Kondisi ini menimbulkan kemarahan publik dan akhirnya mendorong Kongres mengesahkan undang-undang yang mewajibkan Departemen Kehakiman merilis seluruh berkas tersebut. Sejak pembukaan pertama dokumen pada bulan Desember, kritik terhadap pengelolaan dokumen terus meningkat, dengan tudingan penyembunyian data penting.
Namun, pejabat administrasi menyatakan bahwa proses pengkajian, penyuntingan, dan publikasi dokumen telah dilakukan secepat mungkin sambil tetap mematuhi aturan hukum. Rep. Robert Garcia dari Partai Demokrat menegaskan bahwa Bondi memainkan peran utama dalam menutup-nutupi berkas Epstein dan gagal memenuhi panggilan bipartisan untuk merilis dokumen lengkap yang tidak disunting.
Kontroversi terkait redaksi dan dugaan penyembunyian informasi
Bondi membela tindakan Departemen Kehakiman, menuding bahwa kritik para Demokrat hanya merupakan usaha mengalihkan perhatian dari keberhasilan pemerintahan Presiden Trump. Ironisnya, kritik keras itu juga datang dari anggota partai Trump sendiri.
Dalam sidang Kongres bulan lalu, Bondi menghadapi sorotan terkait adanya redaksi yang sembarangan pada berkas Epstein, yang sampai-bahkan memuat detail intim korban serta foto-foto telanjang. Bondi menyatakan bahwa berkas yang memuat data korban langsung diturunkan begitu diketahui keberadaannya. Ia menegaskan bahwa staf Departemen Kehakiman telah bekerja sebaik mungkin sesuai waktu yang diberikan undang-undang.
Pemeriksaan lanjutan dan pengaruh politik dalam kasus Epstein
Subpoena terhadap Bondi muncul hanya beberapa hari setelah Departemen Kehakiman mengumumkan akan menyelidiki dugaan penyembunyian dokumen penting. Ini menyusul laporan media yang menyebut bahwa sejumlah dokumen dari berkas tersebut tidak mencakup wawancara FBI dengan wanita yang menuduh Trump melakukan pelecehan seksual saat masih di bawah umur pada 1980-an.
Mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Sekretaris Negara Hillary Clinton juga dipanggil oleh komite untuk memberikan keterangan mengenai hubungan Bill Clinton dengan Epstein lebih dari dua dekade lalu. Bill Clinton menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan dan tidak melihat tanda-tanda pelecehan Epstein. Sementara Hillary Clinton menyatakan tidak mengetahui kejahatan Epstein dan tidak pernah bertemu dengan Epstein sebelumnya.
Penanganan kasus Epstein terus menjadi isu politik sensitif dan masih menarik perhatian publik serta para legislator. Proses pengungkapan dokumen dan keterangan saksi diharapkan bisa memberikan transparansi sekaligus keadilan bagi para korban.
