Ribuan orang tewas akibat serangan drone di Haiti, termasuk 60 warga sipil yang tidak terlibat konflik, menurut laporan terbaru Human Rights Watch (HRW). Serangan-serangan ini dilakukan oleh pasukan keamanan Haiti yang dibantu perusahaan militer swasta asal Amerika Serikat, Vectus Global.
Sejak Maret tahun lalu, operasi anti-geng menggunakan drone quadcopter berisi bahan peledak intensif dijalankan di daerah padat penduduk ibu kota Port-au-Prince. Vectus Global, yang dipimpin oleh Erik Prince, pendiri Blackwater, menyediakan dukungan teknologi dan operasional dalam misi ini. Data HRW mencatat lebih dari 1.200 kematian, termasuk 43 warga dewasa dan 17 anak-anak.
Pasukan keamanan Haiti bersama Vectus Global menargetkan geng-geng bersenjata yang menguasai wilayah ibu kota dan sekitarnya. Namun, meskipun mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Kenya, dan PBB, geng-geng ini masih berkembang tanpa adanya penangkapan besar terhadap pimpinan mereka. Geng-geng tersebut telah menyebabkan ribuan kematian, pengungsian lebih dari satu juta orang, serta menghancurkan perekonomian Haiti.
Dampak Serangan Drone terhadap Warga Sipil
Berdasarkan wawancara dengan dokter, keluarga korban, dan pemimpin masyarakat, HRW menemukan bahwa 60 warga sipil termasuk di antara korban tewas. Dari jumlah anak yang meninggal lebih dari setengahnya adalah anak-anak berusia 3 hingga 12 tahun, yang sebagian besar tewas dalam serangan terhadap pusat olahraga yang menjadi tempat pembagian hadiah oleh geng lokal. Hal ini menimbulkan ketakutan besar di kalangan penduduk yang merasa tidak aman di lingkungan mereka.
Serangan-serangan drone juga melukai sebanyak 738 orang, termasuk 49 warga sipil. Beberapa warga melaporkan ketakutan untuk keluar rumah karena drone tersebut mampu bergerak cepat di antara bangunan dan kendaraan yang sedang bergerak sambil mengikuti target melalui video langsung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai penggunaan kekuatan mematikan di daerah padat penduduk tanpa upaya perlindungan yang memadai.
Seruan Human Rights Watch dan PBB untuk Perlindungan Sipil
Juanita Goebertus, direktur HRW untuk wilayah Amerika, mendesak agar pemerintah Haiti segera mengendalikan pasukan keamanan dan kontraktor swasta yang bekerja untuk mereka. Menurutnya, kolaborasi internasional harus dihentikan sampai ada jaminan keselamatan bagi warga sipil. Peringatan ini didukung oleh pernyataan kepala hak asasi manusia PBB, yang menyatakan bahwa serangan drone itu "disproporsional dan kemungkinan besar melanggar hukum."
Meski sudah ada catatan kematian dan luka akibat serangan drone, Lembaga PBB di Haiti (BINUH) melaporkan tidak ada indikasi penyelidikan serius atas kematian dan cedera tersebut. Hal ini memperkuat kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya akuntabilitas terhadap operasi keamanan yang menggunakan teknologi tinggi ini.
Fakta Penting Serangan Drone di Haiti
- Total korban tewas akibat serangan drone mencapai 1.243 orang, termasuk 60 warga sipil.
- Sebanyak 738 orang luka-luka, dengan 49 warga sipil terdampak.
- Operasi drone meningkat hampir dua kali lipat antara November hingga Januari dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
- Korban anak-anak sebagian besar terjadi akibat serangan di pusat olahraga yang menjadi tempat kegiatan warga.
- Tidak ditemukan bukti penggunaan drone oleh kelompok geng lokal.
- Dukungan militer dan logistik berasal dari perusahaan swasta asal AS, Vectus Global.
- PBB dan HRW menyoroti kemungkinan pelanggaran hukum dan menuntut penyelidikan mendalam.
Serangan drone yang semakin masif ini memperlihatkan dinamika krisis keamanan di Haiti. Ketegangan antara upaya menumpas geng bersenjata dan perlindungan terhadap warga sipil menjadi dilema besar bagi para pengambil kebijakan. Sementara itu, masyarakat sipil terus merasakan dampak buruk dari konflik yang semakin memanaskan situasi. Human Rights Watch mengingatkan bahwa tanpa adanya pengawasan dan pembatasan hukum, risiko kematian warga sipil akan semakin meningkat.
