Guatemala baru saja mengumumkan pengangkatan anggota baru untuk Tribunal Pemilihan Tinggi (TSE) yang akan menjabat hingga 2032. Proses ini dilakukan oleh Kongres yang dikuasai oposisi sebagai bagian dari perubahan besar dalam sistem peradilan di negara tersebut.
Pengangkatan ini sangat penting karena TSE akan mengawasi pemilihan umum 2027 untuk memilih pengganti Presiden Bernardo Arevalo. Arevalo sendiri terpilih secara mengejutkan pada pemilu sebelumnya dengan janji pemberantasan korupsi.
Presiden Arevalo menilai perubahan ini sebagai peluang untuk membersihkan sistem peradilan dari praktik korupsi. Namun, agenda bersih-bersih ini menghadapi rintangan setelah munculnya figur-figur kontroversial di Mahkamah Konstitusi (CC), lembaga peradilan tertinggi di Guatemala.
Para ahli menilai pengangkatan anggota TSE ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang menurun setelah pembubaran Komisi Anti-Impunitas PBB (CICIG) pada 2019. Hal ini menunjukkan adanya risiko penyerapan lembaga peradilan oleh jaringan korupsi.
Ana Maria Mendez, Direktur Amerika Tengah di Washington Office on Latin America (WOLA), menyebutkan bahwa salah satu hambatan terbesar Guatemala adalah penguasaan sistem peradilan oleh jaringan kriminal dan korupsi. Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran internasional atas proses tersebut.
Peringatan serius juga muncul dari pejabat AS yang menyebut daftar kandidat TSE rentan terhadap pengaruh organisasi kriminal dan pengedar narkoba. Isu ini menunjukkan adanya potensi gangguan dalam proses pemilihan yang akan datang.
Saat ini, Presiden Arevalo juga harus memilih jaksa agung baru paling lambat bulan Mei. Jaksa agung saat ini, Consuelo Porras, yang telah disanksi AS dan Uni Eropa terkait tuduhan korupsi, berusaha menjabat masa ketiga. Presiden Arevalo menilai pencalonan ulangnya sebagai penghinaan bagi rakyat Guatemala.
Porras dikenal memiliki peran kontroversial pada tahun 2023, ketika diduga berupaya menggagalkan pelantikan Arevalo sebagai presiden. Ini menimbulkan kritik luas dari komunitas internasional dan menambah keraguan atas independensi lembaga penegak hukum di Guatemala.
Sebuah studi lokal menemukan bahwa lebih dari 93% kasus pidana di Guatemala gagal diselesaikan secara efektif pada periode 2024-2025. Temuan ini menyoroti lemahnya sistem peradilan pidana dan meyakinkan kritik atas ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum.
Lebih lanjut, Pelapor Khusus PBB untuk kemerdekaan hakim dan pengacara, Margaret Satterthwaite, mendesak pemerintah melarang pencalonan siapa pun yang menghadapi tuduhan sah terkait pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi. Ini menjadi sorotan penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan.
Mahkamah Konstitusi Guatemala juga mendapat kecaman karena beberapa keputusan yang melemahkan partai Movimiento Semilla yang dipimpin oleh Arevalo. Dua hakim yang baru diangkat kembali, Dina Ochoa dan Roberto Molina, pernah dikritik oleh pengamat internasional terkait netralitas dan kedekatan mereka dengan elit politik serta militer.
Pengangkatan baru di TSE dan perombakan yang sedang berlangsung dalam sistem peradilan mencerminkan krisis mendalam di sektor hukum Guatemala. Proses ini akan sangat menentukan bagaimana demokrasi dan hukum ditegakkan menjelang pemilu penting berikutnya.