Kazakhstan baru saja menyetujui konstitusi baru yang secara signifikan memperkuat kekuasaan Presiden Kassym-Jomart Tokayev melalui sebuah referendum dengan tingkat partisipasi melebihi 73%. Hasil awal menunjukkan lebih dari 87% pemilih mendukung perubahan konstitusi yang menggabungkan dua kamar parlemen menjadi satu dan memperluas hak presiden dalam menunjuk pejabat kunci pemerintah, termasuk pemulihan jabatan wakil presiden.
Perubahan ini juga menghadirkan Dewan Rakyat baru yang berfungsi paralel dengan parlemen. Dewan ini memiliki kewenangan menginisiasi legislasi dan referendum dengan seluruh anggotanya diangkat langsung oleh presiden. Pembentukan badan ini menguatkan peran presiden dalam pengambilan keputusan legislatif.
Tokayev, yang berusia 72 tahun dan sebelumnya menjabat sebagai diplomat serta pejabat PBB, kini dibatasi masa jabatannya satu periode tujuh tahun yang berakhir pada 2029. Namun, para analis menilai konstitusi baru ini bisa jadi membuka peluang bagi Tokayev untuk memperpanjang masa berkuasanya dengan mereset batasan masa jabatan presiden. Praktik serupa sudah dilakukan oleh beberapa negara bekas Uni Soviet seperti Rusia dan Belarus.
Selain itu, konstitusi juga menegaskan definisi pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita. Ketentuan ini mengikuti undang-undang yang melarang apa yang dianggap pemerintah sebagai propaganda hubungan LGBTQ+. Kebijakan ini mencerminkan sikap negara dalam isu sosial yang kontroversial di tengah masyarakat.
Tokayev menyatakan bahwa perubahan konstitusi diperlukan agar negara dapat merespons dinamika global yang cepat dan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan di tengah ketidakstabilan geopolitik. Ia menegaskan pentingnya langkah ini demi menjamin keamanan nasional yang semakin terancam oleh tantangan eksternal.
Di sisi lain, oposisi di Kazakhstan tidak memiliki representasi dalam lembaga pemerintahan dan belum berhasil mengubah opini publik sejak pengumuman referendum. Situasi ini menunjukkan dominasi kekuasaan dan minimnya ruang demokrasi yang terbuka bagi kelompok protes atau kritik pemerintah.
Kazakhstan menghadapi tantangan ekonomi serius dengan inflasi mencapai 11,7% serta kenaikan pajak yang memicu ketidakpuasan publik. Analis memperingatkan potensi gelombang protes baru, mirip dengan kerusuhan nasional yang terjadi tahun lalu akibat lonjakan harga bahan bakar. Kerusuhan tersebut menewaskan puluhan orang termasuk polisi dan demonstran.
Salah satu strategi Tokayev dalam menghadapi ancaman keamanan domestik adalah dengan mengkonsolidasikan kekuasaan secara terpusat, guna mengendalikan situasi yang bisa memicu ketidakstabilan lebih jauh. Refleksi ini menjadi kunci bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas negara yang merupakan yang terbesar di Asia Tengah.
Berbagai perubahan konstitusional ini menegaskan fokus rezim Tokayev untuk memperkuat kontrol politik sembari menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Konstelasi baru ini menunjukkan kecenderungan peningkatan otoritarianisme formal yang semakin menguat di tengah pengawasan internasional.
