Utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengecam keras blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Ia menyebut langkah itu sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan dan integritas teritorial Iran.
Dalam surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan, Iravani menilai tindakan Washington sebagai aksi agresi ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Surat itu dikirim setelah Komando Pusat AS atau CENTCOM mengumumkan langkah tersebut pada 12 April.
Kronologi Sikap Iran di PBB
Iravani menyampaikan protes resmi pada Senin dan meminta suratnya diedarkan sebagai dokumen Dewan Keamanan PBB. Ia menegaskan bahwa Iran memandang blokade itu bukan sekadar tindakan militer, melainkan pelanggaran hukum internasional yang jelas.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari Presstv, Iravani menyebut AS telah melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Pasal itu melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain.
Pelanggaran Hukum Internasional
Iran juga menilai blokade tersebut melanggar prinsip dasar hukum laut internasional. Menurut Iravani, upaya mencegah lalu lintas maritim menuju dan dari pelabuhan Iran berdampak langsung pada hak kedaulatan Teheran.
Ia menambahkan bahwa tindakan itu turut merugikan hak negara ketiga dan perdagangan maritim yang sah. Dengan kata lain, Iran menilai efek blokade tidak hanya berhenti di hubungan bilateral, tetapi bisa merembet ke jalur logistik regional dan global.
Tuntutan Iran kepada PBB
Iravani meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan mengambil langkah tegas. Ia mendesak badan dunia itu mengutuk blokade AS, menghentikan eskalasi lebih lanjut, dan memaksa Washington menghentikan tindakan yang menurut Iran melanggar hukum.
Berikut poin utama yang disampaikan Iran dalam surat tersebut:
- AS dituduh melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Iran.
- Blokade laut disebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.
- Tindakan itu dinilai melanggar hukum laut internasional.
- Iran dianggap berhak mengambil langkah yang perlu dan proporsional untuk mempertahankan diri.
- AS diminta bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang timbul.
Dampak Regional dan Ancaman Eskalasi
Iran menilai kebijakan Washington memperbesar risiko ketegangan di kawasan yang sudah rapuh. Iravani memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun internasional.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan global terhadap Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Gangguan di kawasan ini sering memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi, biaya pengiriman, dan stabilitas pasar minyak internasional.
Dalam konteks itu, langkah AS dinilai bukan hanya persoalan militer, tetapi juga isu ekonomi dan diplomasi yang bisa berdampak lebih luas. Pemerhati hubungan internasional kerap menilai setiap ketegangan di sekitar Selat Hormuz berpotensi memicu reaksi berantai di pasar energi global.
Posisi Iran dalam Surat Resmi
Dalam suratnya, Iravani menegaskan bahwa Iran menolak dan mengutuk tindakan tersebut “sekuat mungkin”. Ia juga menekankan bahwa negaranya memiliki hak melekat dalam hukum internasional untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasional.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab penuh atas seluruh konsekuensi dari tindakan itu. Iran meminta PBB tidak hanya mencatat protes tersebut, tetapi juga menggunakan mandatnya untuk mencegah situasi memburuk lebih jauh.
Ketegangan terbaru ini menambah panjang daftar gesekan antara Teheran dan Washington di perairan strategis Timur Tengah, saat kedua pihak masih saling menuding soal pelanggaran dan ancaman terhadap stabilitas kawasan.
