Otoritas Israel kembali memicu ketegangan di Tepi Barat setelah warga Palestina di desa Al-Fandaqumiya menerima perintah pembongkaran untuk 15 toko. Surat itu keluar sehari setelah sejumlah menteri Israel merayakan pembukaan kembali permukiman Sa-Nur di bukit tetangga, menurut laporan Reuters.
Peristiwa ini menambah tekanan di wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik kepemilikan tanah dan status politik. Kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat juga terus menuai kritik internasional karena dinilai mempersempit ruang hidup warga Palestina dan memecah wilayah yang mereka harapkan menjadi inti negara masa depan.
Perayaan di Sa-Nur memantik sorotan baru
Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar hadir dalam acara di Sa-Nur pada hari Minggu. Dalam acara itu, mereka merayakan reestablishment atau pembukaan kembali permukiman yang sebelumnya termasuk dalam 19 permukiman yang dievakuasi berdasarkan rencana disengagement 2005.
Sa-Nur berada di Tepi Barat bagian utara, kawasan yang juga menjadi simbol pahit bagi kubu kanan Israel sejak penarikan pemukim dari Gaza dalam rencana yang sama. Bagi banyak pendukung permukiman, langkah 2005 itu masih dianggap sebagai luka politik yang belum selesai.
Dampak langsung bagi warga Palestina
Perintah pembongkaran terbaru menyasar Al-Fandaqumiya, sebuah desa yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut. Kepala dewan desa, Refaat Qaruriya, mengatakan surat itu memberi tenggat satu bulan bagi para pemilik toko untuk bersiap.
Ia juga menilai keberadaan Sa-Nur akan mempersulit kehidupan warga desa karena mereka khawatir tidak lagi dapat mengakses lahan mereka. Kekhawatiran soal akses tanah menjadi isu utama bagi komunitas Palestina di area yang terus terdampak ekspansi permukiman.
Ekspansi permukiman dan respons internasional
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, warga Palestina telah menerima ribuan perintah pembongkaran sejak pemerintahan Israel saat ini terbentuk. Di sisi lain, kelompok pemantau hak Israel Peace Now menyebut Israel telah menyetujui 102 permukiman baru di bawah pemerintah sekarang, atau meningkat 80 persen.
Sebagian besar dunia memandang aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional, meski Israel menolak penilaian itu. Amir Daoud, pejabat Otoritas Palestina, menyebut perkembangan di Sa-Nur menimbulkan “kekhawatiran serius” mengenai eskalasi lanjutan, pembatasan akses warga Palestina ke tanah, dan makin kuatnya realitas aneksasi de facto.
Pernyataan para pejabat Israel dan arah politik
Smotrich selama ini dikenal mendukung aneksasi Tepi Barat dan pernah mengatakan ingin membawa “maksimum wilayah dan minimum populasi Palestina” ke dalam kedaulatan Israel. Pada acara di Sa-Nur, ia juga menyerukan agar Israel menetap di “seluruh Gaza” serta wilayah yang diduduki di Lebanon dan Suriah.
Pernyataan itu muncul saat Israel bersiap menghadapi pemilu paling lambat akhir Oktober, sementara partai Likud milik Katz dan faksi Zionisme Religius milik Smotrich sama-sama mengalami penurunan dukungan dalam survei. Kedua kubu tetap memiliki basis kuat di kalangan pemukim, yang menjadi salah satu penopang politik penting bagi pemerintah.
Kekerasan terhadap warga Palestina terus meningkat
Data PBB menyebut sedikitnya 580 serangan pemukim terhadap warga Palestina telah tercatat sejak awal 2026. Serangan itu, bersama pembatasan akses, telah menyebabkan sedikitnya 1.800 orang mengungsi atau kehilangan tempat tinggal.
Human Rights Watch menilai kekerasan dan pengusiran warga Palestina yang makin intens di Tepi Barat merupakan bentuk pembersihan etnis yang dimungkinkan negara Israel, tuduhan yang dibantah Israel. Kelompok hak Israel Yesh Din juga menyatakan dakwaan terhadap kekerasan pemukim jarang terjadi, sehingga akuntabilitas atas insiden di lapangan masih menjadi persoalan besar.