Parlemen Brasil memberi pukulan baru bagi Presiden Luiz Inacio Lula da Silva setelah anggota Kongres membatalkan veto yang sempat ia ajukan terhadap undang-undang yang memangkas masa hukuman penjara Jair Bolsonaro secara drastis. Keputusan itu menjadi kekalahan besar kedua bagi Lula hanya dalam dua hari.
Bolsonaro, mantan presiden berusia 71 tahun, sebelumnya dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas tuduhan merancang kudeta karena berupaya mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilu 2022 dari Lula. Dengan perubahan aturan perhitungan masa pidana itu, hukuman Bolsonaro dapat turun menjadi sedikit lebih dari dua tahun, meski langkah tersebut juga akan berdampak pada para terdakwa lain dalam perkara kudeta dan puluhan orang yang ditahan atas kerusuhan pendukung Bolsonaro di Brasília.
Kemenangan besar kubu oposisi di parlemen
Pemungutan suara berlangsung panas, diwarnai teriakan dan ejekan dari kedua kubu di ruang sidang. Namun oposisi tetap unggul besar, dengan hasil 318 berbanding 144 di Chamber of Deputies dan 49 berbanding 24 di Senat.
Sejumlah anggota parlemen kemudian merayakan hasil itu di dalam Kongres sambil meneriakkan kata “freedom” dan nama Flavio Bolsonaro, putra sulung Bolsonaro yang kini menjadi senator. Flavio juga menyinggung keputusan tersebut di X dan menyebutnya sebagai “hadiah ulang tahun yang sangat spesial” karena pemungutan suara itu bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-45.
Tekanan politik yang semakin berat bagi Lula
Kekalahan ini menambah tekanan bagi Lula setelah sehari sebelumnya Senat menolak pilihan pemerintah, Jorge Messias, untuk kursi hakim Mahkamah Agung. Itu menjadi kali pertama dalam beberapa dekade seorang kandidat presiden untuk posisi di pengadilan tertinggi ditolak, dan memperlihatkan dalamnya perpecahan politik di Brasil menjelang pemilihan presiden.
Situasi itu juga memberi dorongan bagi kubu Bolsonaro, terutama Flavio Bolsonaro, yang dipandang sebagai pewaris politik ayahnya. Dalam jajak pendapat, Flavio disebut berada sejajar dengan Lula yang kini berusia 80 tahun, sehingga dinamika terbaru di parlemen turut memperkuat posisi keluarga Bolsonaro.
Persoalan hukum Bolsonaro masih menjadi titik panas
Kasus kudeta Bolsonaro dipandang sebagai ujian penting bagi demokrasi Brasil. Mantan kapten angkatan darat itu pernah menjabat satu periode sebagai presiden dari 2019 hingga 2022, dan proses hukumnya menjadi sorotan besar di dalam negeri maupun internasional.
Undang-undang baru tentang pembebasan lebih awal bukan hanya menguntungkan Bolsonaro. Aturan itu juga membuka jalan bagi para terdakwa lain dalam kasus yang sama serta orang-orang yang dipenjara akibat kerusuhan pro-Bolsonaro yang mengguncang Brasília pada 2023.
Pada 8 Januari tahun itu, para pendukung Bolsonaro merusak gedung-gedung pemerintah dalam adegan yang kerap dibandingkan dengan kerusuhan di Capitol AS pada Januari 2021. Sejumlah pendukungnya tetap menilai hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, sementara pihak lain menegaskan bahwa langkah keras justru diperlukan untuk menjaga tertib hukum.
Respons dari kedua kubu
Pendukung Bolsonaro menyambut keputusan parlemen sebagai bentuk kelegaan setelah rangkaian proses hukum yang mereka anggap tidak adil. Seorang teman perempuan yang menjalani hukuman 15 tahun karena ikut dalam kerusuhan mengatakan banyak pihak merasa akhirnya ada “sedikit kelegaan”.
Di sisi lain, kubu Lula menilai hasil pemungutan suara itu berbahaya bagi masa depan demokrasi Brasil. Pedro Uczai, pemimpin partai pemerintah di majelis rendah, mengatakan kebangkitan kelompok sayap kanan dalam proses ini membuka kemungkinan ancaman baru terhadap demokrasi.
Bolsonaro sendiri membantah seluruh tuduhan terhadap dirinya. Ia dan para pendukungnya, termasuk Donald Trump, menyebut perkara itu sebagai “perburuan penyihir” yang digerakkan kubu kiri, sementara status hukumnya tetap menjadi pusat pertarungan politik yang makin tajam di Brasil.