Donald Trump kembali mendorong negara-negara Timur Tengah untuk masuk ke Abraham Accords, perjanjian yang dirancang untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Dorongan itu mencuat lewat platform Truth Social, saat Trump menyebut Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania sebagai negara yang diharapkan ikut bergabung.
Trump menilai sebagian besar negara di kawasan sebenarnya sudah siap menempuh langkah itu. Ia juga menekan Arab Saudi dan Qatar agar segera mengambil keputusan, sambil menyebut pihak yang menolak bergabung menunjukkan niat buruk.
Abraham Accords dan ambisi Timur Tengah baru
Trump menggambarkan Abraham Accords sebagai jalan menuju kawasan yang lebih bersatu dan lebih kuat secara ekonomi. Dalam pandangannya, kerja sama ini tidak hanya soal hubungan diplomatik, tetapi juga tentang membangun stabilitas yang ditopang perdagangan dan kolaborasi lintas sektor.
Ia bahkan menyatakan Iran akan diterima jika mau bergabung dalam koalisi itu. Trump menegaskan, “Timur Tengah akan menjadi wilayah yang bersatu, kuat, dan sangat makmur secara ekonomi.”
Apa isi Abraham Accords
Abraham Accords pertama kali dimediasi Amerika Serikat pada 2020 saat masa jabatan pertama Trump. Kesepakatan itu membuka normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Nama perjanjian itu diambil dari Nabi Ibrahim atau Abraham, sosok yang dihormati dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Isi kesepakatannya mencakup perdamaian, dialog, serta kerja sama di bidang perdagangan, sains, seni, dan kesehatan.
Pendukung perjanjian itu menyebut Abraham Accords sebagai terobosan diplomatik penting di Timur Tengah. Mereka juga menilai kesepakatan tersebut membuka peluang kerja sama ekonomi baru, termasuk di sektor pertanian dan teknologi.
Mengapa langkah ini menuai kritik
Di sisi lain, Abraham Accords juga memunculkan kritik dari sejumlah pengamat. Mereka menilai normalisasi hubungan dengan Israel justru mengurangi tekanan internasional untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Analis Timur Tengah Khaled Elgindy, seperti dilansir DW, menilai Abraham Accords telah melemahkan posisi tawar Palestina. Ia juga menyebut langkah tersebut membuat pembentukan negara Palestina tidak lagi menjadi syarat utama dalam normalisasi hubungan.
Pandangan itu menjadi salah satu alasan mengapa dorongan Trump menghadapi hambatan politik yang besar. Banyak negara Arab masih menempatkan isu Palestina sebagai inti dari setiap pembicaraan dengan Israel.
Hambatan bagi negara yang disebut Trump
Arab Saudi tetap menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel harus disertai kemajuan nyata menuju pembentukan negara Palestina. Sikap itu membuat peluang masuknya Riyadh ke Abraham Accords masih terbuka, tetapi belum dekat.
Qatar juga diperkirakan sulit bergabung karena selama ini berperan sebagai mediator netral di kawasan. Negara itu juga dikenal mendukung perjuangan Palestina, sehingga posisi Doha belum sejalan dengan kerangka normalisasi yang ditawarkan Trump.
Iran hampir pasti menolak. Permusuhan terhadap Israel tetap menjadi bagian penting dari kebijakan politik Teheran, sehingga ajakan bergabung dengan koalisi tersebut dinilai sangat kecil kemungkinannya untuk diterima.
Pada saat yang sama, Trump tetap berusaha menampilkan Abraham Accords sebagai formula politik dan ekonomi yang bisa mengubah wajah Timur Tengah. Namun, selama tuntutan kemerdekaan Palestina belum mendapat jawaban yang dianggap memadai, ajakan untuk membuat negara-negara Arab “bermesraan” dengan Israel masih akan bertemu banyak penolakan.
