Iran memberi sinyal keras bahwa kesepakatan damai dengan Amerika Serikat bisa gugur jika Donald Trump tidak menepati komitmen yang sudah disepakati. Peringatan itu muncul di tengah upaya kedua negara memulihkan hubungan dan membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz.
Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan Teheran tidak akan merasa terikat bila Washington melanggar isi perjanjian. Ia mengatakan, “Jika Amerika Serikat tidak menghormati komitmennya, tidak ada cara bagi Iran untuk menghormati komitmennya sendiri.”
Ancaman Teheran soal kesepakatan damai
Pernyataan Ghalibaf menjadi sinyal bahwa Iran ingin memastikan seluruh janji dalam kesepakatan benar-benar dijalankan. Fokus utama Teheran adalah pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini menekan perekonomiannya.
Iran menempatkan kepercayaan sebagai syarat penting dalam implementasi perjanjian itu. Jika Amerika Serikat dianggap tidak konsisten, Iran mengisyaratkan akan membatalkan kewajibannya sendiri dalam paket kerja sama tersebut.
Isi perjanjian yang sedang dibangun
Kesepakatan yang dibahas mencakup 14 poin dan menyentuh isu keamanan, ekonomi, serta perdagangan maritim. Salah satu sasaran utamanya adalah menghentikan konflik bersenjata dan memulihkan jalur perdagangan vital di Selat Hormuz.
Dalam dokumen itu, Amerika Serikat dan Iran sepakat mengakhiri operasi militer, saling menghormati kedaulatan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Kedua pihak juga diminta mencapai kesepakatan akhir dalam waktu maksimal 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan jika disepakati bersama.
Perjanjian tersebut juga memuat rencana pencabutan blokade maritim, pembukaan jalur aman bagi kapal komersial, dan penarikan pasukan Amerika dari kedekatan Iran. Di saat yang sama, Iran diminta menjaga agar jalur pelayaran menuju dan dari Teluk Persia tetap aman selama masa transisi.
Sanksi, aset beku, dan akses perbankan
Aspek ekonomi menjadi bagian paling sensitif dalam paket kesepakatan ini. Iran menuntut penghapusan sanksi sepihak, termasuk pembatasan dari Amerika Serikat, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan sanksi terkait lembaga internasional lainnya.
Perjanjian itu juga membuka jalan bagi pemulihan akses Iran terhadap aset yang dibekukan atau dibatasi. Selain itu, Amerika Serikat disebut akan memberi lisensi dan pengecualian untuk transaksi yang berkaitan dengan ekspor minyak mentah, produk minyak bumi, asuransi, transportasi, dan layanan perbankan.
Dalam salah satu poin, Amerika Serikat juga berjanji menyusun rencana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran senilai setidaknya USD 300 miliar bersama mitra regional. Jika dijalankan, skema ini dapat membantu Iran kembali mengalirkan pendapatan dari minyak dan memperluas akses ke sistem keuangan internasional.
Selat Hormuz kembali jadi pusat perhatian
Pencabutan hambatan di Selat Hormuz menjadi salah satu elemen paling penting dalam perundingan tersebut. Jalur ini memiliki nilai strategis tinggi karena pernah lumpuh akibat konflik berkepanjangan dan memicu kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional.
Kesepakatan itu menempatkan pembukaan kembali jalur pelayaran sebagai prioritas mendesak. Iran juga berencana berdialog dengan Oman dan negara-negara pesisir Teluk Persia lain untuk mengatur administrasi maritim di selat itu sesuai hukum internasional dan hak kedaulatan masing-masing negara.
Dinamika politik di balik nota kesepahaman
Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian disebut telah menandatangani nota kesepahaman baru untuk mengakhiri perang dan memulihkan stabilitas kawasan. Trump mengakui proses tersebut tidak mudah, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambutnya sebagai peluang menuju perdamaian yang lebih luas.
Macron menyebut rencana 14 poin itu dapat “membuka jalan bagi perdamaian abadi” dan berpotensi menekan harga energi. Ia menyampaikan dukungan itu saat menghadiri pertemuan diplomatik di Istana Versailles, Prancis, yang digelar dengan pengawasan ketat para diplomat.
Meski demikian, sejumlah poin dalam draf perjanjian masih menyisakan detail teknis yang harus dirampungkan. Pengaturan mengenai pengayaan nuklir Iran dan mekanisme pengawasan implementasi disebut akan menjadi ujian utama selama masa negosiasi berikutnya.
Pengawasan implementasi masih jadi penentu
Untuk memastikan kesepakatan berjalan, kedua pihak sepakat membentuk mekanisme eksekutif yang memantau kepatuhan terhadap MOU tersebut. Selama menunggu kesepakatan akhir, Iran diminta mempertahankan status quo program nuklirnya, sementara Amerika Serikat tidak boleh menjatuhkan sanksi baru atau menambah pasukan di kawasan.
Poin-poin awal seperti pembukaan blokade maritim, penghentian hambatan perdagangan, pencabutan sanksi, dan penggunaan kembali dana beku disebut menjadi syarat awal sebelum pembahasan final dimulai. Keberhasilan tahap ini akan menentukan apakah perjanjian tersebut bisa berubah menjadi kesepakatan yang mengikat secara internasional melalui dukungan resolusi Dewan Keamanan PBB.