Pelecehan seksual di Sudan kini dilaporkan makin sering dipakai sebagai senjata perang untuk meneror warga sipil. Temuan itu memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender bukan lagi dampak sampingan konflik, melainkan bagian dari pola kekejaman yang terus meluas.
Laporan Kantor HAM PBB menyebut skala, sebaran, dan brutalitas penggunaan kekerasan seksual dalam perang di Sudan tergolong belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak perang pecah lebih dari tiga tahun lalu, PBB telah memverifikasi 546 insiden kekerasan seksual terkait konflik, termasuk pemerkosaan berkelompok dan perbudakan seksual.
Korban terus bertambah, laporan yang masuk belum mewakili keadaan sesungguhnya
Sedikitnya 838 korban terdampak dalam temuan itu. Rinciannya mencakup 539 perempuan, 284 anak perempuan, delapan laki-laki, dan tujuh anak laki-laki.
PBB menegaskan angka tersebut hanya “puncak gunung es”. Laporan itu menyebut pelaporan yang masih rendah secara terus-menerus telah menutupi skala sebenarnya dari kekerasan seksual di lapangan.
Sebagian besar kasus yang dapat diverifikasi dikaitkan dengan pejuang Rapid Support Forces atau RSF serta milisi yang bersekutu dengan mereka. Namun, tentara Sudan dan sekutunya juga dituduh melakukan kekerasan seksual dalam laporan itu.
Kepala HAM PBB Volker Türk menyebut kekerasan seksual sedang digunakan sebagai “weapon of war”. Ia juga menilai tindakan itu merupakan kejahatan perang, dan bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan bila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.
Perang yang meluas membuat krisis kemanusiaan kian dalam
Sudan terjebak dalam perang saudara yang menghancurkan sejak 2023 setelah konflik antara tentara dan RSF. Pertempuran itu telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia menurut lembaga bantuan, dengan lebih dari 11 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Lembaga bantuan juga mengatakan 28 juta orang menghadapi kelaparan akut. Dalam situasi seperti itu, kekerasan seksual disebut menjadi alat untuk menebar ketakutan di tengah warga sipil yang sudah kehilangan perlindungan dasar.
Di saat yang sama, Inggris bersama enam negara Eropa lainnya menyerukan penghentian segera kekerasan di kota el-Obeid. Mereka khawatir RSF sedang menyiapkan serangan besar untuk merebut kota itu.
el-Obeid menjadi titik rawan baru di medan perang
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper memperingatkan bahwa el-Obeid berada di “precipice of atrocity”. Ia mengatakan RSF menggunakan drone untuk menyerang infrastruktur sipil, memukul jalur pasokan, dan memutus akses ke layanan dasar bagi lebih dari setengah juta orang.
Pernyataan bersama Inggris, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, dan Norwegia menyebut ada tanda-tanda kredibel bahwa serangan besar akan segera terjadi. Mereka menilai ini momen kritis dan komunitas internasional harus bertindak.
Sekitar 200.000 orang yang mengungsi dari wilayah lain kini berlindung di el-Obeid. Kota itu juga menjadi salah satu garis depan utama karena posisi strategisnya di antara wilayah yang dikuasai RSF di barat dan wilayah yang dikuasai tentara di timur.
El-Obeid berada di kawasan minyak Kordofan. Para analis menyebut siapa pun yang menguasai wilayah itu pada dasarnya mengendalikan pasokan minyak negara sekaligus bagian besar wilayah Sudan.
Bayang-bayang kekejaman di Darfur masih membekas
Inggris dan sekutunya juga mendesak dunia mencegah kekerasan serupa seperti saat RSF merebut el-Fasher di Darfur utara. Mereka mengingatkan dunia pernah menyaksikan kekejaman yang dinilai memiliki “ciri-ciri genosida”.
Menurut laporan PBB yang dirilis pada Februari, lebih dari 6.000 orang tewas hanya dalam tiga hari ketika RSF merebut el-Fasher. Kekerasan di sana menjadi salah satu contoh paling brutal dari perang yang kini semakin memperluas korban dan kehancuran di Sudan.
RSF dan tentara belum memberi komentar atas laporan terbaru itu. Keduanya sebelumnya telah membantah tuduhan serupa, tetapi temuan PBB menunjukkan kekerasan seksual tetap menjadi pola yang terus berulang di tengah perang yang belum mereda.
