Mahkamah Agung Amerika Serikat memberi Presiden Donald Trump dua kemenangan penting dalam kebijakan imigrasi yang berpotensi memperluas deportasi massal. Putusan itu juga memperketat akses bagi pendatang baru di perbatasan, sekaligus memperkuat langkah pemerintah untuk mengubah arah perlindungan imigran di AS.
Keputusan mayoritas hakim konservatif ini menyasar dua isu besar, yakni Status Perlindungan Sementara atau TPS dan prosedur suaka di perbatasan. Dampaknya luas karena kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan lebih dari 1 juta orang yang bisa terkena imbas dari perubahan aturan imigrasi pemerintah.
TPS dan ruang hukum yang ditutup
Dalam putusan pertama, Mahkamah Agung memutus dengan suara 6-3 bahwa pengadilan tidak berwenang meninjau ulang keputusan pemerintah saat mencabut TPS. Kebijakan TPS selama ini memberi izin kepada warga asing untuk tinggal dan bekerja secara legal di AS ketika negara asal mereka terdampak konflik atau krisis kemanusiaan.
Keputusan itu langsung berdampak pada sekitar 350.000 warga Haiti dan 6.000 warga Suriah. Putusan tersebut juga menutup celah hukum bagi 11 negara lain yang menjadi sasaran pencabutan TPS oleh pemerintahan Trump.
Perdebatan di ruang sidang berlangsung tajam karena putusan ini dinilai mengabaikan konteks politik dan pernyataan Trump sebelumnya. Hakim liberal Elena Kagan menyebut mayoritas hakim menutup mata terhadap jejak komentar rasis Trump terhadap warga Haiti saat kampanye.
“Sangat menjijikkan dan bernuansa rasial,” kata Kagan dalam pendapat disidennya, sambil mengutip pernyataan Trump yang menuding imigran memakan hewan peliharaan warga.
Kebijakan suaka “metering” kembali hidup
Putusan kedua menghidupkan lagi kebijakan suaka kontroversial yang dikenal sebagai metering. Kebijakan ini memberi wewenang kepada petugas perbatasan untuk memulangkan pencari suaka bahkan sebelum mereka menjejakkan kaki di wilayah AS.
Aturan tersebut sempat dicabut pada masa Presiden Joe Biden, tetapi pemerintahan Trump ingin menjadikannya kembali sebagai alat pengetatan perbatasan. Langkah ini menambah ruang bagi penolakan di titik masuk dan mempersempit peluang pencari suaka untuk memulai proses permohonan di AS.
Hakim liberal Sonia Sotomayor menyampaikan penolakannya langsung di mimbar sidang, sebuah langkah yang jarang terjadi di Mahkamah Agung AS. Ia menulis, “Lebih banyak orang akan mati,” dan menilai kebijakan itu akan mendorong lebih banyak orang mencoba melintasi perbatasan secara ilegal.
Benturan keras di internal mahkamah
Respons dari kubu konservatif datang cepat dan menandai ketegangan yang tidak biasa di pengadilan tertinggi AS. Hakim Samuel Alito, yang menulis dua putusan tersebut, langsung membantah kritik itu di ruang sidang dan menyebut kebijakan perbatasan tersebut justru “tertib dan manusiawi.”
Perdebatan terbuka antara hakim di ruang sidang seperti ini tergolong jarang dalam tradisi Mahkamah Agung AS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu imigrasi tetap menjadi salah satu medan paling panas dalam politik dan hukum Amerika.
Kekhawatiran dampak ekonomi dan sosial
Di luar ruang sidang, kelompok hak asasi imigran dan pelaku usaha menyoroti dampak ekonomi dari putusan ini. Organisasi FWD.us mencatat warga Haiti di AS menyumbang sekitar US$5,9 miliar bagi perekonomian dan membayar pajak sebesar US$1,6 miliar.
Kehilangan tenaga kerja dari kelompok ini diperkirakan dapat menekan sektor yang bergantung pada pekerja imigran legal, termasuk perhotelan dan panti jompo. Dengan dua putusan tersebut, pemerintah Trump kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong deportasi dan membatasi akses masuk, sementara perdebatan soal kemanusiaan, hukum, dan dampak ekonomi diperkirakan akan terus membesar.
