Pemerintah Burkina Faso memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis dan membuat keputusan itu berlaku segera. Langkah ini diambil setelah penilaian menyeluruh atas hubungan bilateral kedua negara, menurut pernyataan resmi pemerintah setempat.
Keputusan tersebut muncul dari tuduhan bahwa Prancis tidak lagi bertindak dalam kerangka hubungan yang dibangun atas saling menghormati, kepercayaan timbal balik, serta penghormatan terhadap prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional. Dalam pernyataan itu, Burkina Faso menilai kondisi dasar untuk menjaga relasi semacam itu sudah tidak terpenuhi.
Tuduhan terhadap Prancis menjadi pemicu utama
Pemerintah Burkina Faso menuduh Prancis menjalankan “aktivisme yang terus-menerus” yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional Burkina Faso. Otoritas setempat juga menduga ada dukungan terhadap jaringan yang disebut subversif dan kelompok teroris yang dikaitkan dengan kekerasan di Burkina Faso dan kawasan Sahel.
Dalam pernyataannya, pemerintah menegaskan sikap keras terhadap apa yang mereka anggap sebagai upaya dominasi asing. “Dihadapkan dengan ambisi imperialis yang bertujuan untuk mendominasi negara kami dan menundukkan rakyat kami ini, kami memilih tanggung jawab dan kedaulatan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Hubungan masyarakat tetap dipisahkan dari hubungan diplomatik
Meski memutus hubungan diplomatik, Burkina Faso menegaskan keputusan itu hanya menyentuh kerangka kelembagaan antara kedua negara. Pemerintah mengatakan ikatan historis, kemanusiaan, budaya, dan sosial antara masyarakat Burkina Faso dan Prancis tetap tidak berubah.
Otoritas setempat juga menyampaikan komitmen untuk melindungi warga negara Prancis yang tinggal di Burkina Faso. Pemerintah meminta warga untuk menunjukkan “tanggung jawab, pengendalian diri, dan kesadaran sipil” terhadap warga asing, serta menaati hukum nasional secara ketat.
Arah kebijakan luar negeri mulai bergeser
Keputusan memutus hubungan dengan Prancis juga mencerminkan upaya Burkina Faso membentuk ulang arah politik luar negerinya. Pemerintah menyatakan ingin memperluas kemitraan, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dan membangun hubungan yang lebih seimbang dengan negara-negara lain.
Di saat yang sama, Burkina Faso menyatakan tetap terbuka untuk dialog dengan komunitas internasional. Syarat yang ditekankan tetap sama, yakni penghormatan, timbal balik, dan kesetaraan kedaulatan negara.
