Ketegangan baru di sekitar Selat Hormuz membuat masa depan kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran kembali dipertanyakan. Meski kedua negara sudah menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan konflik, saling serang terbaru menunjukkan bahwa jalan menuju stabilitas masih sangat rapuh.
Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang memulai serangan lebih dulu, tetapi juga apakah MoU yang sudah disepakati masih cukup kuat untuk menahan eskalasi berikutnya. Di tengah saling tuding pelanggaran gencatan senjata, jalur diplomasi masih disebut berjalan, walau kepercayaannya jelas sedang diuji.
MoU yang Masih Berjalan di Tengah Serangan
Kesepakatan damai AS-Iran mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen itu memuat 14 poin yang mencakup penghentian operasi militer, gencatan senjata, dan upaya mencegah konflik meluas ke berbagai front.
Isi kesepakatan juga mengatur keamanan sementara di Selat Hormuz. Selain itu, ada komitmen membentuk komite kerja untuk memantau pelaksanaan MoU, membuka izin ekspor minyak Iran, dan membahas pelepasan aset Iran yang dibekukan.
Serangan di Selat Hormuz Memicu Tuduhan Baru
Ketenangan itu terganggu setelah AS melancarkan serangan terhadap Iran pada 26 Juni sebagai respons atas dugaan serangan Iran terhadap kapal kargo berbendera Singapura, M/V Ever Lovely, sehari sebelumnya. Kapal itu dilaporkan melintas di Selat Hormuz saat insiden terjadi.
US Central Command atau Centcom menyatakan serangan itu sebagai respons tegas. Dalam pernyataannya di X, Centcom menyebut pesawat tempurnya menyerang lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pesisir Iran.
AS menilai tindakan Iran terhadap kapal komersial melanggar gencatan senjata. Washington juga menilai insiden itu mengganggu kebebasan navigasi di salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia.
Iran Menolak Tuduhan dan Menyalahkan AS
Dari pihak Iran, respons yang muncul justru berlawanan. Otoritas Urusan Selat Teluk Persia atau PGSA lebih dulu mengingatkan kapal-kapal agar hanya menggunakan jalur pelayaran resmi yang ditetapkan pemerintah Iran.
PGSA menegaskan kapal yang melintas di luar jalur resmi tidak akan mendapat perlindungan jalur aman. Dalam pernyataannya, otoritas itu juga menyebut setiap konsekuensi dari pelayaran di jalur yang tidak sah menjadi tanggung jawab pemilik, operator, dan komandan kapal.
Iran kemudian membantah tuduhan melanggar gencatan senjata. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut AS justru lebih dulu melanggar kesepakatan dengan menyerang wilayah Iran lewat udara.
Iran juga mengklaim mendeteksi pesawat militer Israel mendekati wilayah udaranya melalui negara tetangga. Militer Iran menilai pergerakan itu sebagai ancaman dan mengatakan akan merespons jika merasa terancam.
Diplomasi Masih Dibuka, tetapi Belum ke Tahap Final
Di tengah memanasnya situasi, Presiden Donald Trump menilai Iran telah melanggar gencatan senjata dan harus menerima konsekuensi. Saat ditanya soal respons AS, Trump hanya menjawab singkat, “Anda akan mengetahuinya.”
Trump kemudian menyebut Iran meminta pertemuan di Doha, Qatar. Gedung Putih juga mengatakan utusan khusus Steve Witkoff dan penasihat Jared Kushner akan hadir dalam pertemuan tersebut.
Iran membantah narasi itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan delegasi Iran memang akan berangkat ke Doha, tetapi agenda utamanya adalah menindaklanjuti implementasi nota kesepahaman, bukan negosiasi kesepakatan akhir.
Baghaei juga menegaskan Iran belum memasuki tahap perundingan final. Ia menyebut dalam beberapa hari mendatang tidak akan ada pertemuan negosiasi dengan pihak AS di tingkat mana pun.
Poin yang Masih Jadi Fokus
Beberapa bagian MoU masih menjadi perhatian utama Iran maupun AS, terutama soal mekanisme ekonomi dan pengawasan di kawasan. Iran saat ini disebut memprioritaskan pelaksanaan Pasal 10 tentang ekspor minyak dan Pasal 11 mengenai pelepasan aset yang dibekukan.
Berikut poin penting yang masih menjadi sorotan dalam implementasi kesepakatan:
- Penghentian operasi militer dan gencatan senjata.
- Pengaturan keamanan sementara di Selat Hormuz.
- Pembentukan komite kerja untuk memantau pelaksanaan MoU.
- Izin ekspor minyak Iran.
- Pelepasan aset Iran yang dibekukan.
Selama poin-poin itu masih dibicarakan, peluang menjaga kesepakatan damai tetap terbuka meski situasi di lapangan terus bergerak naik turun. Namun, insiden militer berikutnya dapat menjadi ujian paling berat bagi upaya meredakan konflik dan menjaga stabilitas di Timur Tengah.