Iran menolak keras rencana Prancis untuk ikut membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Teheran menilai langkah itu sebagai campur tangan yang tidak diperlukan di kawasan yang sangat sensitif dan strategis bagi jalur energi dunia.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa pengamanan jalur perairan tersebut sepenuhnya berada di tangan otoritas Iran. Ia juga menyatakan bahwa pengaturan paralel atau keterlibatan asing dalam operasi pembersihan ranjau tidak akan diizinkan.
Penolakan Iran terhadap langkah Prancis
Gharibabadi menyampaikan bahwa situasi di Selat Hormuz masih “sensitif dan kompleks”. Dalam pernyataannya di platform media sosial X, ia memperingatkan Prancis agar tidak memperumit keadaan dengan provokasi.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana kerja sama maritim dengan Kesultanan Oman. Paris beralasan bahwa pembersihan ranjau laut diperlukan untuk menjaga kebebasan navigasi internasional.
Iran menilai argumen tersebut tidak cukup untuk membenarkan keterlibatan pihak luar. Teheran memandang operasi semacam itu harus berjalan sesuai aturan dan tanpa pengaturan yang melibatkan kekuatan asing.
Selat Hormuz dan kepentingan energi global
Selat Hormuz memegang peran vital sebagai jalur distribusi minyak mentah dan gas alam cair ke berbagai negara. Karena itu, setiap ketegangan di kawasan ini langsung memengaruhi kekhawatiran soal pasokan energi dan stabilitas ekonomi dunia.
Pengawasan ketat militer Iran di wilayah tersebut membuat setiap rencana intervensi asing menjadi isu yang sangat sensitif. Teheran melihat kendali atas keamanan maritim di selat itu sebagai bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dinegosiasikan.
Dalam artikel referensi disebutkan bahwa Iran mengacu pada Pasal 5 MoU Islamabad untuk menegaskan kendali penuh operasional Selat Hormuz. Disebut pula bahwa kesepakatan daring yang diteken Teheran dan Washington pada Juni lalu mengatur pemulihan transit maritim berkala, dengan koordinasi keamanan laut berada di tangan otoritas pertahanan Iran.
Dampak politik dari sengketa ini
Sikap Iran terhadap Prancis menambah daftar gesekan diplomatik dengan negara-negara Barat. Teheran menilai langkah sepihak Paris dapat mencederai kesepakatan navigasi sementara yang sebelumnya sudah dibangun.
Sengketa ini juga terjadi saat kawasan masih dibayangi konflik militer terbuka yang disebut pecah pada 28 Februari 2026. Situasi itu membuat pengamanan Selat Hormuz semakin krusial karena melibatkan kepentingan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Bagi Iran, setiap upaya luar untuk masuk ke dalam urusan keamanan selat justru berisiko memperbesar ketegangan. Karena itu, Teheran kembali menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi intervensi asing dalam operasi pembersihan ranjau di jalur pelayaran tersebut.