Pemerintah China menegaskan uji coba rudal yang diluncurkan dari kapal selam nuklir di Samudera Pasifik bukanlah ancaman bagi negara tertentu. Beijing menyebut kegiatan itu sebagai bagian dari latihan militer tahunan yang rutin dan dilaksanakan sesuai hukum internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan peluncuran tersebut masuk dalam pengaturan rutin program pelatihan militer tahunan China. Ia menegaskan uji coba itu “tidak ditujukan pada negara atau target tertentu” dan dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Pernyataan Beijing Soal Uji Coba Rudal
Mao menyampaikan penjelasan itu dalam konferensi pers di Beijing, Senin 6 Juli 2026. Ia juga menegaskan seluruh proses peluncuran dipastikan aman, sesuai standar, dan profesional.
Menurut Mao, pemberitahuan sebelum peluncuran sudah disampaikan kepada negara-negara yang berkepentingan. Beijing berharap negara-negara terkait tidak terlalu mempermasalahkan aktivitas tersebut.
Uji Coba di Pasifik Selatan Picu Sorotan
Angkatan Laut China pada Senin 6 Juli melaksanakan uji coba peluncuran rudal balistik jarak jauh dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik Selatan. Kantor berita pemerintah China melaporkan rudal dengan hulu ledak tiruan itu diluncurkan pada pukul 12.01 waktu setempat dan mendarat di perairan yang telah ditentukan.
China tidak mengungkapkan lokasi peluncuran maupun jenis rudal yang digunakan. Sejumlah analis memperkirakan senjata yang diuji adalah rudal balistik antarbenua JL-2 atau JL-3 dari salah satu kapal selam tipe 094A.
Peluncuran itu menarik perhatian Australia, Jepang, dan Selandia Baru. Ketiga negara menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya aktivitas militer China di kawasan Pasifik.
Kekhawatiran Negara-Negara Pasifik
Selandia Baru menyatakan tidak mendukung penggunaan Pasifik Selatan sebagai lokasi pengujian kemampuan rudal. Pemerintah setempat menilai kawasan itu merupakan Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan.
Zona tersebut dibentuk melalui Perjanjian Rarotonga pada 1986 yang melarang keberadaan senjata nuklir di seluruh kawasan. China meratifikasi protokol perjanjian itu pada 1987 dan berkomitmen untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir maupun mengancam penggunaannya terhadap negara-negara penandatangan yang memiliki wilayah di kawasan tersebut.
Pada hari yang sama, Australia dan Fiji juga menandatangani perjanjian pertahanan baru yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama keamanan di kawasan Pasifik. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menilai peningkatan kemampuan militer China berlangsung sangat cepat dan masih kurang transparan soal tujuan pengembangannya.
Reaksi Jepang dan Peta Kekuatan Militer China
Kementerian Pertahanan Jepang ikut menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya aktivitas militer China. Jepang mendesak Beijing untuk mempertimbangkan kembali uji coba rudal agar lintasan proyektil tidak melintasi wilayah Jepang dan tidak menimbulkan risiko keamanan lain.
Di sisi lain, data dari Nuclear Threat Initiative, lembaga kajian berbasis di Washington, menyebut China saat ini memiliki enam kapal selam pembawa rudal balistik dan 59 kapal selam nuklir. Laporan terbaru kepada Kongres Amerika Serikat yang dirilis pada akhir 2025 juga memperkirakan China memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir pada 2024.
Laporan itu menyebut Pasukan Pembebasan Rakyat China berada di jalur untuk mengoperasikan lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030. Peluncuran dari Pasifik Selatan ini menjadi uji coba rudal dari kapal selam nuklir pertama yang dilakukan PLA sejak 2024, ketika China juga meluncurkan rudal balistik antarbenua ke perairan dekat Polinesia Prancis di Samudera Pasifik.
