Ratusan anggota parlemen Iran mendorong langkah yang jauh lebih keras terhadap Amerika Serikat setelah serangan udara terbaru memicu gelombang tuntutan baru di Teheran. Sebanyak 180 legislator meminta para pemimpin Iran mengumumkan pembatalan nota kesepahaman atau MoU dengan AS.
Desakan itu muncul di tengah kemarahan politik atas rangkaian bentrokan yang disebut telah berlangsung sejak akhir Februari. Dalam pernyataan yang dikutip Kantor Berita Fars, para anggota parlemen juga meminta tindakan balasan, pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki negosiasi dengan AS, dan langkah hukum yang lebih tegas atas hubungan kedua negara.
Tekanan politik di parlemen Iran
Menurut laporan www.viva.co.id, pernyataan 180 anggota parlemen Iran tidak hanya menyoroti pembatalan MoU dengan AS. Mereka juga menuntut pengesahan undang-undang mengenai pengelolaan Selat Hormuz, yang menjadi salah satu titik strategis paling sensitif dalam ketegangan kawasan.
Selain itu, para legislator mendesak adanya dukungan komprehensif bagi angkatan bersenjata Iran. Tuntutan ini menunjukkan bahwa isu yang dibawa ke parlemen tidak berhenti pada diplomasi, tetapi juga menyentuh aspek pertahanan dan pengelolaan jalur pelayaran penting.
| Isu yang Diminta | Isi Tuntutan | Sumber |
|---|---|---|
| MoU dengan AS | Pengumuman pembatalan nota kesepahaman | Kantor Berita Fars |
| Investigasi | Pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki negosiasi dengan AS | Kantor Berita Fars |
| Selat Hormuz | Pengesahan undang-undang pengelolaan Selat Hormuz | Pernyataan anggota parlemen |
| Pertahanan Iran | Dukungan komprehensif kepada angkatan bersenjata Iran | Pernyataan anggota parlemen |
MoU yang kemudian runtuh oleh serangan
Parlemen Iran menyoroti bahwa pada 18 Juni 2026, AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman yang mengatur penghentian konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Namun, pada 8 Juli 2026, pasukan AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran.
Komando Pusat AS atau CENTCOM menyatakan serangan itu merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Serangan balasan kemudian dilancarkan pasukan Iran ke pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.
Rangkaian peristiwa itu membuat MoU yang semula dimaksudkan sebagai jalan keluar konflik justru kembali dipertanyakan di parlemen Iran. Dengan desakan terbaru ini, tekanan terhadap pemerintah Iran untuk mengambil langkah resmi terhadap kesepakatan dengan AS kini semakin besar.
Di tengah situasi tersebut, dukungan terhadap angkatan bersenjata dan wacana pengelolaan Selat Hormuz menjadi dua titik penting yang ikut menguat. Keduanya memperlihatkan bahwa respons politik Iran tidak hanya diarahkan pada Washington, tetapi juga pada pengamanan kepentingan strategis di kawasan.