Operasi keamanan yang makin intensif belum mampu membendung kekerasan militan di Pakistan. Serangan terus bertambah meski ribuan anggota kelompok bersenjata dilaporkan tewas dalam operasi pasukan keamanan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang akar persoalan keamanan Pakistan. Peneliti Dawood Safi menilai krisis tersebut tidak cukup dijelaskan dengan ancaman dari seberang perbatasan Afghanistan.
Data Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) mencatat 1.066 serangan militan sepanjang 2025. Angka itu naik 17 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi jumlah tertinggi sejak 2014.
| Indikator | Data 2025 | Perubahan |
|---|---|---|
| Serangan militan | 1.066 serangan | Naik 17 persen |
| Operasi keamanan | 482 operasi | Naik 63 persen |
| Militan dilaporkan tewas | Lebih dari 2.100 orang | Lebih dari dua kali lipat |
Kenaikan operasi keamanan tidak diikuti penurunan serangan. Bagi Safi, ketimpangan ini memperlihatkan bahwa penggunaan kekuatan semata belum menghasilkan keamanan yang lebih kuat.
Menurut laporan www.cnnindonesia.com, kekerasan paling banyak terkonsentrasi di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan. Kedua wilayah itu telah lama menjadi pusat konflik bersenjata di Pakistan.
Operasi Militer Dinilai Tidak Menggantikan Legitimasi Politik
Safi menilai operasi militer dapat membongkar jaringan militan atau mencegah serangan tertentu. Namun, langkah tersebut tidak dapat menggantikan legitimasi politik di mata masyarakat yang merasa terasing.
“Serangan udara dapat menghancurkan sebuah kompleks, tetapi tidak dapat meyakinkan masyarakat yang merasa terasing bahwa negara mewakili mereka,” kata Safi. Ia melihat persoalan ini berkaitan dengan struktur politik yang selama beberapa dekade menempatkan otoritas militer di atas politik sipil.
Dalam penilaiannya, perbedaan pendapat di kawasan pinggiran sering dipandang sebagai ancaman keamanan. Pendekatan itu membuat tuntutan politik masyarakat lebih kerap direspons secara koersif daripada melalui dialog.
Masyarakat Pashtun, misalnya, disebut menghadapi tekanan dari dua arah. Mereka harus berhadapan dengan kekerasan kelompok militan sekaligus tindakan negara yang dianggap menekan.
Pashtun Tahafuz Movement (PTM) muncul sebagai gerakan damai yang menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, ranjau darat, dan kecurigaan kolektif terhadap warga Pashtun. Safi menilai respons negara terhadap tuntutan tersebut lebih didominasi pendekatan keamanan.
“Ketika politik damai diperlakukan sebagai subversi, negara melemahkan alternatif terhadap militansi yang justru diklaim dibutuhkan,” ujar Safi. Menurutnya, ruang politik damai penting agar ketidakpuasan tidak semakin mudah dimanfaatkan kelompok bersenjata.
Balochistan dan Memori Penghilangan Paksa
Kontradiksi serupa, menurut Safi, terlihat di Balochistan yang kaya sumber daya alam. Provinsi itu masih dibayangi kemiskinan, marginalisasi politik, serta minimnya keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan sumber daya.
Penghilangan paksa juga disebut menjadi bagian dari memori politik masyarakat Baloch. Komisi Penyelidikan Pakistan mencatat 125 kasus baru penghilangan orang pada paruh pertama 2025, sementara kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah sebenarnya lebih besar.
Safi turut menyoroti vonis penjara seumur hidup terhadap aktivis hak asasi manusia Baloch, Dr. Mahrang Baloch, pada Juni lalu. Ia menilai putusan itu dapat membawa pesan politik yang melampaui proses hukum di ruang sidang.
“Mahrang menjadi tokoh penting karena memberikan ekspresi damai terhadap penderitaan keluarga yang mencari kerabat mereka yang hilang,” ucap Safi. Ia menilai hukuman terhadap figur seperti itu berisiko membuat pemuda Baloch melihat mobilisasi damai tidak menghasilkan dialog.
Afghanistan Bukan Satu-satunya Jawaban
Pakistan selama ini menuding keberadaan jaringan militan dan tempat perlindungan kelompok bersenjata di Afghanistan sebagai faktor utama. Safi mengakui faktor lintas batas itu nyata, serta Kabul memiliki tanggung jawab agar wilayahnya tidak dipakai untuk menyerang negara tetangga.
Namun, ia mengingatkan bahwa penjelasan eksternal menjadi bermasalah bila dipakai sebagai satu-satunya sebab krisis. Fokus berlebihan pada Afghanistan, menurutnya, dapat mengalihkan perhatian dari masalah tata kelola, ketimpangan pembangunan, penghilangan paksa, dan sempitnya ruang oposisi damai.
Islamabad telah melakukan serangan udara lintas batas, memperketat perbatasan, membatasi perdagangan, dan mendeportasi warga Afghanistan. Akan tetapi, belum ada konfirmasi independen mengenai tewasnya tokoh senior Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dalam operasi tersebut sejak akhir 2025.
Sebaliknya, Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mencatat ratusan warga sipil Afghanistan menjadi korban kekerasan lintas batas pada kuartal pertama 2026. Serangan udara disebut sebagai penyebab utama korban sipil dalam periode itu.
Safi menyatakan Pakistan tetap perlu mengamankan perbatasan dan mencegah pergerakan kelompok militan melintasi Garis Durand. Namun, ia menilai negara juga perlu memperkuat otoritas sipil, melindungi organisasi damai, serta menangani tuntutan Pashtun dan Baloch sebagai persoalan politik.
“Seorang tetangga tidak dapat menyediakan legitimasi yang gagal dibangun sebuah negara di antara warga negaranya sendiri,” kata Safi. Selama rasa keterasingan di dalam negeri tidak ditangani, ia memperkirakan militansi akan terus menemukan ruang untuk bertahan.