Tiongkok mengecam munculnya wacana pembahasan senjata nuklir Jepang secara terbuka. Beijing menilai pernyataan tersebut dapat membawa Jepang menjauh dari komitmen non-proliferasi yang selama ini menjadi bagian penting kebijakan keamanan negara itu.
Reaksi keras ini muncul setelah Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan negaranya tidak dapat menghindari perdebatan mengenai isu nuklir. Pernyataan itu disampaikan ketika Jepang bersiap merevisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional sebelum akhir tahun.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menyebut pernyataan seorang menteri pertahanan Jepang yang sedang menjabat sebagai hal yang jarang terjadi setelah Perang Dunia II. Dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa, ia menilai langkah itu provokatif dan berbahaya.
“Mereka yang menjalankan pemerintahan Jepang tidak lagi menyembunyikan ambisi liar untuk mengakhiri tiga prinsip non-nuklir dan menantang tatanan internasional pasca-perang,” kata Lin Jian. Pernyataan tersebut menegaskan kekhawatiran Beijing terhadap arah kebijakan pertahanan Tokyo.
Debat Nuklir di Tengah Lingkungan Keamanan yang Berubah
Koizumi menyampaikan pandangannya dalam sebuah program daring pada Jumat (18/7). Ia menilai lingkungan keamanan Jepang semakin kompleks sehingga sejumlah isu yang sebelumnya dianggap tidak layak dibahas perlu dibuka untuk perdebatan.
Ia mencontohkan Prancis dan Finlandia sebagai negara yang memperkuat kebijakan pencegahan berbasis kemampuan nuklir. Jepang sendiri berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, tetapi tetap mempertahankan posisi resmi yang berbeda.
| Negara | Perkembangan yang Disebut | Konteks |
|---|---|---|
| Jepang | Wacana debat terbuka soal senjata nuklir | Akan merevisi dokumen kebijakan keamanan nasional |
| Finlandia | Mengesahkan undang-undang pada Juni | Memungkinkan senjata nuklir dibawa ke wilayahnya |
| Prancis | Pernyataan presiden pada Maret | Akan menambah jumlah hulu ledak nuklir |
Perdebatan di Jepang menjadi sensitif karena negara itu merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan senjata nuklir. Hingga kini, Jepang secara resmi berpegang pada tiga prinsip non-nuklir, yakni tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.
Lin Jian menyatakan sejumlah pejabat Jepang belakangan mendukung revisi prinsip tersebut. Ia juga menuduh pemerintah Jepang mempercepat remiliterisasi dan mengambil langkah-langkah berbahaya dalam kebijakan nuklir.
Tudingan soal Pencegahan yang Diperluas
Menurut Lin, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperkuat kerja sama dalam konsep yang disebut “pencegahan yang diperluas”. Beijing juga menyoroti promosi pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, upaya “berbagi nuklir”, serta pengenalan sistem rudal jarak menengah.
Lin turut menyinggung cadangan plutonium Jepang yang telah dipisahkan sekitar 44,4 metrik ton. Ia mengatakan jumlah tersebut cukup untuk menghasilkan sejumlah besar hulu ledak nuklir, meski pernyataan itu disampaikan dalam konteks kritik Tiongkok terhadap kebijakan Jepang.
Laporan mediaindonesia.com menyebut kekhawatiran Beijing juga mengarah pada pernyataan sejumlah tokoh politik Jepang. Pada Desember 2025, seorang sumber yang terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan di bawah pemerintahan Takaichi menyatakan Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir.
Pernyataan tersebut memicu penolakan dari partai-partai oposisi dan sejumlah negara. Mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pada akhir tahun lalu juga menyatakan Jepang perlu membahas kembali masa depan prinsip non-nuklirnya.
Kekhawatiran terhadap Stabilitas Kawasan
Tiongkok menilai kelompok sayap kanan Jepang menggunakan alasan ancaman eksternal dan pertahanan diri untuk mendorong perubahan kebijakan. Lin mengatakan langkah tersebut berisiko menantang Konstitusi Jepang, hukum internasional, hukum domestik, serta rezim non-proliferasi nuklir.
“Dengan melaju di jalan yang berbahaya, mereka telah menimbulkan ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas regional,” ujar Lin. Ia menyerukan agar komunitas internasional bersikap waspada dan menentang arah kebijakan yang dinilai berbahaya itu.
Ketegangan dalam hubungan Tiongkok dan Jepang kini kembali terlihat melalui isu nuklir, di tengah perubahan strategi keamanan di sejumlah negara. Wacana di Tokyo belum mengubah tiga prinsip non-nuklir yang berlaku, tetapi perdebatan terbuka soal prinsip tersebut telah memicu perhatian luas di kawasan.
