Pemerintah Inggris berencana menghapus pajak pertambahan nilai atau PPN dari tagihan energi rumah tangga mulai Oktober. Langkah ini diproyeksikan memangkas tagihan rumah tangga rata-rata sekitar 45 pound sterling per tahun.
Kebijakan tersebut hadir ketika batas harga listrik dan gas yang ditetapkan regulator energi diperkirakan naik. Kenaikan itu disebut berkaitan dengan dampak perang AS-Iran terhadap harga energi.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan pemotongan pajak dirancang untuk mengurangi tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah akan mendapat manfaat lebih besar karena porsi pengeluaran mereka untuk energi lebih tinggi.
“Kami mengambil tindakan segera untuk memangkas pajak tagihan energi, memberikan lebih banyak uang kepada masyarakat, dan mengembalikan harapan,” kata Burnham dalam pernyataan yang dikutip France24. Menurutnya, perubahan itu terutama mendukung kelompok rumah tangga yang paling rentan terhadap kenaikan biaya energi.
Biaya Kebijakan dan Sumber Pendanaan
Penghapusan PPN tagihan energi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 850 juta pound sterling pada tahun fiskal Inggris saat ini. Pemerintah akan mendanai kebijakan itu dengan membatalkan rencana skema identitas digital dari pemerintahan sebelumnya.
Skema identitas digital yang sebelumnya direncanakan oleh Keir Starmer diproyeksikan menelan biaya 1,8 miliar pound sterling bagi wajib pajak. Pembatalan program tersebut menjadi sumber pengalihan dana untuk menekan biaya tagihan energi warga.
| Kebijakan/Data | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Penghematan rumah tangga rata-rata | 45 pound sterling per tahun | Estimasi dari penghapusan PPN tagihan energi |
| Biaya penghapusan PPN | 850 juta pound sterling | Untuk tahun fiskal Inggris saat ini |
| Biaya skema identitas digital | 1,8 miliar pound sterling | Rencana yang dibatalkan pemerintah |
| Pinjaman bersih sektor publik Juni | 16 miliar pound sterling | Turun sepertiga dibandingkan tahun sebelumnya |
Burnham juga menyebut kebijakan ini sebagai upaya mengurangi beban usaha kecil yang terdampak kenaikan pajak pada pemerintahan Partai Buruh sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah tetap berjanji menjaga disiplin fiskal dan menyeimbangkan penerimaan pajak dengan belanja negara sehari-hari.
Anggaran Tetap Menjadi Perhatian
Data Kantor Statistik Nasional Inggris atau ONS menunjukkan pinjaman bersih sektor publik pada Juni mencapai 16 miliar pound sterling. Angka itu turun sekitar sepertiga dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penurunan pinjaman tersebut memberi dorongan bagi Menteri Keuangan John Healey, yang menggantikan Rachel Reeves. Namun, ONS mengingatkan utang pemerintah masih tinggi menurut ukuran historis dan mendekati nilai tahunan seluruh perekonomian Inggris.
Healey menegaskan pengendalian fiskal harus menjadi prioritas utama kementerian keuangan. “Kredibilitas fiskal adalah landasan bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional,” ujarnya.
Pasar Inggris pada Selasa dilaporkan relatif stabil setelah sebelumnya menunjukkan kegelisahan menjelang pengangkatan Healey. Suku bunga obligasi pemerintah Inggris sempat naik pada Senin setelah Burnham menyampaikan kemungkinan adanya fleksibilitas dalam aturan anggaran berimbang.
Healey mengatakan ia dan Burnham telah membahas cara memenuhi aturan fiskal sambil menyediakan penyangga terhadap ketidakpastian. Pembahasan itu juga mencakup langkah untuk membuat kehidupan pekerja di seluruh Inggris lebih terjangkau.
Target Jangka Panjang Pemerintahan Burnham
Data resmi lain menunjukkan tingkat pengangguran Inggris tetap berada di angka 4,9 persen. Kondisi pasar tenaga kerja itu menjadi salah satu latar bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara bantuan biaya hidup dan ketatnya pengelolaan anggaran.
Di luar penghapusan PPN tagihan energi, tujuan jangka panjang Burnham mencakup reindustrialisasi Inggris dan pembangunan perumahan kota secara massal. Agenda tersebut akan berjalan bersamaan dengan komitmen pemerintah mempertahankan stabilitas pasar dan kredibilitas fiskal.
