Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti rapat persiapan penggunaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara virtual. Rapat ini melibatkan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia serta Unit Pelaksana Teknis sebagai tahap awal implementasi aplikasi SKM secara nasional.
Kegiatan ini menegaskan dukungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terhadap kebijakan penguatan tata kelola pelayanan publik berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil setempat, Toni Sugiarto, bersama anggota Kelompok Kerja Program dan Pelaporan, turut berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut.
Rapat dihadiri oleh Rurys Setyawan, Penata Kelola Pemerintahan yang mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh satuan kerja dalam mengadopsi sistem baru yang menjadi instrumen utama pengukuran kepuasan masyarakat di tingkat nasional.
Aplikasi SKM dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan secara seragam oleh seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks Reformasi Birokrasi.
Penerapan SKM bertujuan memudahkan pengguna layanan dan unit kerja dalam memperoleh data Indeks Kepuasan Masyarakat yang valid, terkini, serta dapat diakses secara real time. Menurut Rurys Setyawan, aplikasi ini juga meningkatkan efisiensi anggaran dan menjamin validitas data yang diperoleh untuk evaluasi kinerja pelayanan secara objektif.
Rapat membahas beberapa langkah persiapan yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi agar penerapan aplikasi SKM berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, dilakukan demonstrasi penggunaan aplikasi secara sederhana untuk memastikan pemahaman seluruh peserta.
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menilai penggunaan aplikasi SKM strategis dalam meningkatkan mutu layanan publik. Hasil survei yang terkumpul menjadi dasar bagi formulasi kebijakan perbaikan layanan, penyusunan program kerja, dan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
Partisipasi aktif Kanwil Jawa Tengah dalam rapat ini menegaskan komitmen mereka untuk mendukung transformasi digital pemerintah. Inisiatif ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
