Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 5,37 persen secara year on year pada triwulan IV tahun 2025. Angka ini menunjukkan performa Jawa Tengah yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Menurut Wagub, pertumbuhan positif ini berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut secara signifikan.
Taj Yasin menegaskan pentingnya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di atas nasional ini. Pemerintah daerah diarahkan untuk fokus pada program yang benar-benar menyentuh lapisan masyarakat bawah agar manfaatnya lebih merata.
Penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas utama. Wagub menjelaskan bahwa anggaran pembangunan harus diarahkan secara masif untuk menurunkan kemiskinan, termasuk peningkatan akses pendidikan bagi kelompok disabilitas untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, melaporkan bahwa angka kemiskinan di provinsi ini turun dari 9,48 persen pada Maret menjadi 9,39 persen pada September 2025. Total penduduk miskin pada September tercatat sebanyak 3,34 juta orang, turun hampir 22 ribu dibanding Maret dan turun lebih dari 51 ribu jika dibandingkan September sebelumnya.
Sumarno menilai pertumbuhan ekonomi yang inklusif turut didukung oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Gini ratio Jawa Tengah tercatat di angka 0,350, yang berarti kesenjangan pendapatan antarpenduduk semakin menyempit.
Peningkatan ekonomi juga tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat. Pada periode tersebut, PDRB per kapita mencapai Rp50,82 juta atau mengalami pertumbuhan 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah juga berhasil dikendalikan dengan baik, yaitu sebesar 4,32 persen per November 2025. Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja daerah.
Namun, pemerintah daerah menyadari masih ada tantangan besar pada aspek pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tercatat di angka 74,77, yang masih setara rata-rata nasional dan memerlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi terus mengembangkan kebijakan yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan sosial menjadi fokus penting dalam agenda pembangunan ke depan.