Kajian Geologi Dilakukan Pemprov Jateng untuk Lokasi Relokasi Warga Terdampak Tanah Bergerak di Tegal
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah tengah mengkaji lokasi-lokasi yang akan digunakan sebagai tempat relokasi warga terdampak tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Kajian ini menjadi langkah awal untuk mempercepat proses pemindahan warga ke lokasi yang lebih aman dan stabil.
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menyatakan bahwa kajian geologi tengah dilakukan pada empat lokasi berbeda. Tiga dari lokasi tersebut merupakan calon lahan relokasi, dan satu lokasi merupakan pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi lokasi relokasi baru.
Keempat lokasi yang sedang dievaluasi berada di tiga desa berbeda dalam Kecamatan Jatinegara, yaitu Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar. Luas lahan yang dikaji bervariasi, mulai dari 3,238 hektare hingga 10,042 hektare, memastikan kesesuaian untuk keperluan hunian warga.
Proses kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari. Tujuan utama kajian adalah memastikan kestabilan tanah dan kelayakan lahan untuk pembangunan hunian yang aman bagi warga korban bencana tanah bergerak.
Kajian yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melihat langsung kondisi terdampak pada pekan lalu. Instruksi ini memacu pemerintah provinsi untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi bencana.
Dalam konteks penanganan pengungsi, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan, melaporkan bahwa sebanyak 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa kini tersebar di sembilan titik pengungsian. Penanganan kebutuhan dasar mereka terus dilakukan secara intensif.
Hingga saat ini, empat dapur umum telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi. Fasilitas ini disiapkan secara bersama oleh pemerintah kabupaten dan provinsi guna memastikan ketersediaan logistik yang cukup.
Proses relokasi rencananya akan berjalan secara bertahap setelah keluar rekomendasi resmi terkait kesiapan lahan. Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat.
Penggunaan alat berat akan difokuskan pada kegiatan land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan ini dilakukan secara simultan agar tahap pembangunan hunian dapat segera dimulai tanpa penundaan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa relokasi dilakukan demi keselamatan warga terdampak. Pemerintah berkomitmen menyediakan hunian sementara dan hunian tetap lengkap dengan sertifikat kepemilikan.
Pemberian sertifikat menjadi salah satu bentuk jaminan hak atas lahan bagi warga yang direlokasi. Pemerintah memastikan proses administrasi ini akan diurus sehingga warga tidak perlu khawatir terkait kepemilikan rumah baru mereka.
Upaya yang sedang dijalankan merupakan rangkaian langkah sistematis untuk mengatasi dampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal. kajian dan persiapan teknis ini diharapkan dapat menciptakan hunian yang aman dan memberi kejelasan hukum bagi masyarakat korban bencana.
Dengan fokus pada kajian geologi dan koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah provinsi menargetkan percepatan relokasi sebagai solusi jangka panjang. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko yang berulang akibat kondisi tanah yang tidak stabil di wilayah terdampak.