Polda Jawa Barat bersama Polresta Bogor Kota menggelar Gerakan Pangan Murah untuk mendukung masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kegiatan ini diadakan di Alun-alun Kota Bogor dan mendapat respons positif dari warga setempat.
Wakil Kepala Polda Jabar, Adi Vivid A. Bachtiar, menjelaskan gerakan tersebut sebagai wujud kepedulian Polri menghadapi lonjakan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri. “Melalui Gerakan Pangan Murah ini kami ingin membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dan menjaga stabilitas harga pasar,” ujarnya.
Gerakan ini diselenggarakan secara serentak oleh Polresta Bogor Kota dan Polres jajaran di seluruh wilayah Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan dipantau langsung oleh Polda Jabar melalui video conference bersama jajaran kepolisian daerah.
Kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Keterlibatan UMKM ini diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat secara lebih luas.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, turut memastikan pelaksanaan gerakan dengan mengunjungi lokasi acara. Ia memberikan apresiasi atas inisiatif Polda Jawa Barat dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.
Gerakan Pangan Murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Selain itu, kegiatan ini juga berperan menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tingginya permintaan menjelang Lebaran.
Berikut beberapa poin penting dari Gerakan Pangan Murah Polda Jabar bersama Polresta Bogor Kota:
1. Pembukaan pasar bahan pokok dengan harga lebih rendah di Alun-alun Kota Bogor.
2. Pelibatan UMKM lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi mikro.
3. Pemantauan pelaksanaan secara berkala lewat video conference oleh Polda Jabar.
4. Dukungan penuh dari tokoh pemerintahan setempat untuk kelancaran kegiatan.
Melalui langkah strategis ini, Polda Jawa Barat menunjukkan komitmen dalam stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada momen penting Hari Raya Idulfitri. Upaya tersebut juga memperlihatkan sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani tantangan sosial ekonomi.
