Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa untuk melindungi masyarakat dari pinjol ilegal, praktik rentenir, dan judi online. Langkah ini dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang didorong bekerja lebih dekat dengan warga di akar rumput.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan percepatan akses keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai ekosistem keuangan inklusif perlu dibentuk karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali.
Dorongan akses keuangan sampai desa
Luthfi mengatakan jangkauan layanan keuangan harus bisa mencakup seluruh wilayah hingga kelurahan dan desa. Menurut dia, pelaku usaha, terutama UMKM, membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas dan aman seperti kredit mikro untuk mengembangkan usaha.
Kebutuhan itu menjadi semakin penting ketika masyarakat masih berhadapan dengan tawaran pembiayaan yang tidak sehat. Dalam forum Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, ia menekankan akselerasi keuangan inklusif sebagai langkah strategis untuk membuka potensi ekonomi yang belum tersentuh.
Tantangan pinjol ilegal dan judi online
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyoroti tantangan literasi keuangan yang kini jauh lebih kompleks. Ia menyebut keraguan masyarakat terhadap layanan keuangan formal masih ada, sementara perkembangan teknologi justru memudahkan akses ke pinjaman ilegal dan judi online.
Sumarno menggambarkan bagaimana pinjaman ilegal dan judi online kini bisa dilakukan secara pribadi dari kamar sendiri. Ia juga menegaskan bahwa praktik judi online tidak hanya menyasar masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas.
Edukasi masif sampai pelosok
Untuk menjawab tantangan itu, Sumarno menilai edukasi keuangan harus dilakukan secara masif hingga tingkat desa. Ia menekankan masyarakat perlu memahami cara mengakses layanan keuangan yang aman dan terlindungi regulasi.
OJK Provinsi Jawa Tengah juga menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memperluas edukasi keuangan ke pelosok-pelosok desa. Pola ini diharapkan membuat informasi soal layanan keuangan formal lebih mudah diterima masyarakat di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Arah kerja TPAKD 2026
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menyampaikan TPAKD 2026 akan difokuskan pada penguatan pembiayaan produktif sektor pangan. Fokus lain mencakup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
Hidayat menekankan penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi perhatian bersama di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan arah kerja itu, TPAKD diposisikan bukan hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga instrumen untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.
