Badan Pusat Statistik menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat aktivitas usaha terbesar di Indonesia. Provinsi ini menyumbang 15,25 persen dari total jumlah usaha nasional, dengan sekitar 5 juta unit usaha.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut peran itu sangat strategis bagi perekonomian nasional. Dari total tersebut, Jawa Tengah juga menyumbang 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa.
Di tengah besarnya kontribusi itu, BPS mendorong kualitas pendataan ekonomi di daerah ini agar semakin kuat. Sonny menegaskan, jika pendataan di Jawa Tengah berjalan sangat baik, maka setidaknya 15 persen kualitas pendataan nasional ikut terselesaikan.
Pernyataan itu disampaikan saat pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang. Menurut BPS, sensus kali ini hadir dengan cakupan yang lebih luas dibanding sensus sebelumnya.
Pendataan sampai ke rumah tangga
Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar aktivitas usaha yang tampak di ruang publik. Pendataan juga menjangkau sektor pertanian hingga rumah tangga karena semakin banyak kegiatan ekonomi dijalankan dari rumah.
Sonny mencontohkan usaha berbasis digital yang kerap tidak terlihat dari luar. Aktivitas seperti perdagangan lewat TikTok dan media sosial baru bisa teridentifikasi bila petugas masuk ke rumah-rumah.
BPS juga membedakan Sensus Ekonomi 2026 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Jika DTSEN berfokus pada data sosial ekonomi secara umum, sensus ini khusus mendata aktivitas ekonomi pelaku usaha dan ekonomi keluarga.
Sonny menambahkan, data yang dikumpulkan dalam sensus ini tidak berkaitan dengan perpajakan. Penegasan itu diharapkan membuat pelaku usaha dan masyarakat lebih terbuka saat didata.
Dasar kebijakan daerah
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai data sensus menjadi fondasi penting untuk membaca kondisi ekonomi daerah. Hasil pendataan itu juga akan membantu pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi secara lebih akurat.
Ia meminta bupati, wali kota, dan aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat. Luthfi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada data yang kuat dan dapat dipercaya.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar bersikap terbuka saat didata petugas sensus. Ia juga memastikan data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
Menurut Luthfi, data yang akurat akan menjadi pijakan agar pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berjalan selaras. Kegiatan pencanangan itu dihadiri sejumlah kepala daerah dan jajaran BPS se-Jateng.
Pelaksanaan sensus di Jawa Tengah akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 36.891 petugas. Angka ini menunjukkan skala pendataan yang besar untuk menangkap wajah ekonomi Jawa Tengah secara lebih lengkap.
