Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti pelaksanaan SPMB 2026 yang dinilai masih menyisakan persoalan besar, terutama pada kesiapan sistem saat proses penerimaan murid berlangsung. Evaluasi menyeluruh kini dipersiapkan bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat sebelum sikap resmi Komisi V diumumkan ke publik dalam waktu dekat.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan hal itu usai berkonsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa di Kota Bandung, Rabu (17/6/2026). Ia menyebut berbagai keluhan masyarakat muncul karena sistem sering mengalami gangguan, hang atau freeze, serta akses yang lambat dan lag.
Keluhan masyarakat jadi sorotan utama
Yomanius menilai gangguan teknis itu memicu kekecewaan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Komisi V sudah menyampaikan perkembangan situasi SPMB 2026 kepada Ketua DPRD Jawa Barat sebagai bagian dari langkah koordinasi.
Di tengah keluhan yang berkembang, sejumlah komponen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus. Namun, Yomanius menegaskan bahwa kewenangan untuk mengusulkan Pansus bukan berada di Komisi V DPRD Jawa Barat.
Ia menjelaskan, usulan pembentukan Pansus merupakan kewenangan fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat. Meski begitu, Komisi V tetap akan menyiapkan rekomendasi berdasarkan hasil rapat kerja yang membahas masalah dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Rekomendasi dan bantuan pendidikan ikut dibahas
Komisi V juga menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78.000 siswa dari keluarga miskin yang tidak lolos SPMB. Yomanius menyatakan pihaknya mendukung rencana tersebut.
Meski mendukung, Komisi V menilai pelaksanaan bantuan itu tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini. Dengan begitu, evaluasi SPMB 2026 tidak hanya menyentuh persoalan teknis penerimaan, tetapi juga menyangkut kesiapan kebijakan lanjutan bagi siswa yang terdampak.
