PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA memperluas langkah bisnisnya melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah dari Jawa Tengah. Kerja sama ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lintas wilayah.
Penandatanganan perjanjian dilakukan di Kantor Gubernur Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Kesepakatan tersebut berlaku selama satu tahun dan diarahkan untuk memperkuat kerja sama antardaerah di berbagai sektor.
Dorongan ekspansi lewat kolaborasi BUMD
PT PEMA memposisikan kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperluas jaringan bisnis dan memperkuat peran Aceh dalam rantai nilai ekonomi nasional. Fokusnya mencakup sektor energi, perdagangan, industri, dan bidang lain yang berbasis pada potensi daerah.
Dalam implementasinya, kolaborasi ini melibatkan PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) dan PT Jateng Petro Energi (JPEN). Sinergi juga diperluas ke sektor keuangan melalui kemitraan antara Bank Jateng dan Bank Syariah Aceh.
Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, menilai kerja sama tersebut membuka peluang strategis bagi daerah untuk mengembangkan kapasitas ekonomi. Ia menyebut kolaborasi itu sebagai fondasi untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dan peluang baru bagi kedua wilayah.
“Kolaborasi ini menjadi fondasi untuk membuka peluang baru, memperkuat kapasitas daerah, dan menciptakan nilai berkelanjutan,” ujar Mawardi.
Libatkan OPD dan pelaku usaha
Kerja sama ini tidak hanya bertumpu pada BUMD. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah bersama asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Hipmi dari Aceh dan Jawa Tengah juga ikut dilibatkan dalam pola kolaborasi tersebut.
Pendekatan collaborative government ini diharapkan mendorong ekosistem ekonomi yang lebih saling melengkapi. Skema itu juga diarahkan untuk meningkatkan investasi dan memperkuat daya saing daerah secara bersama.
PT PEMA menilai sinergi antardaerah seperti ini penting untuk membuka peluang usaha baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pemanfaatan potensi unggulan masing-masing wilayah menjadi salah satu dasar utama pengembangan kerja sama yang dijalankan.
