Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur atau PW ISNU Jatim mendesak agar pemerintah tidak terburu-buru menutup program studi kependidikan tanpa kajian yang menyeluruh. Organisasi ini menilai kebijakan pendidikan tinggi harus berbasis data, dialog, dan pertimbangan jangka panjang agar tidak melahirkan persoalan baru.
Pelaksana tugas Ketua PW ISNU Jatim, Prof Dr M Afif Hasbullah, menegaskan pihaknya siap ikut dalam forum diskusi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Menurut dia, penutupan prodi tidak boleh hanya mengikuti kepentingan industri jangka pendek karena pendidikan memiliki fungsi yang lebih luas bagi bangsa.
Audit nasional sebelum keputusan diambil
ISNU Jatim mengusulkan pemerintah melakukan audit nasional berbasis data untuk memetakan relevansi program studi dengan kebutuhan pasar kerja. Audit itu juga perlu menelusuri penyebab pengangguran lulusan agar kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.
Afif menilai perlu ada pembedaan yang jelas antara persoalan mutu lulusan dan keterbatasan lapangan kerja. Dengan begitu, solusi yang disiapkan tidak sekadar menyasar kampus, tetapi juga memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja secara utuh.
Revitalisasi prodi kependidikan dan kontrol pembukaan prodi baru
Selain menolak penutupan tergesa-gesa, ISNU Jatim mendorong revitalisasi kurikulum pada prodi keguruan. Langkah itu dinilai perlu menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan industri, teknologi digital, serta penguatan soft skills mahasiswa.
Afif juga mengusulkan moratorium selektif dan evaluatif untuk pembukaan program studi baru. Ia menekankan perlunya standar kelayakan yang lebih ketat agar tidak terjadi kelebihan lulusan di bidang tertentu akibat lemahnya kontrol perizinan.
Penguatan STEM dan ilmu sosial dasar
Bagi ISNU Jatim, arah pembangunan pendidikan tinggi tidak bisa hanya bergantung pada kebutuhan pasar kerja sesaat. Afif menyebut penguatan sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, bersama ilmu sosial dasar, harus menjadi fondasi jangka panjang di era transformasi digital.
Organisasi itu juga meminta pemerintah memberi insentif dan afirmasi bagi prodi strategis. Dukungan itu dapat berupa pendanaan, peningkatan kualitas dosen, dan penguatan infrastruktur pendidikan agar prodi yang dibutuhkan tidak sekadar bertahan, tetapi juga naik kelas.
Kolaborasi nasional untuk arah kebijakan pendidikan
ISNU Jatim menginginkan adanya forum kolaboratif nasional yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi profesi. Forum ini diharapkan bisa merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkelanjutan dan tidak berubah hanya karena tekanan sesaat.
Afif menegaskan pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja. Ia menyebut pendidikan harus tetap melahirkan peradaban unggul yang memuat nilai kemanusiaan, moral, dan etika sebagai ruh pembangunan bangsa.
Sebagai komunitas akademik, ISNU Jatim menilai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal kebijakan pendidikan. Sikap itu, menurut Afif, penting agar kebijakan yang lahir benar-benar visioner, inklusif, dan berpijak pada kebutuhan jangka panjang Indonesia.
