Pembenahan logistik laut kini menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak bagi Jawa Tengah. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama-sama menilai langkah itu penting untuk menjaga daya saing investasi dan kawasan industri di provinsi tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dorongan itu saat Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Fokus pembahasan mengarah pada penguatan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Kendal, dan dry port di Batang sebagai simpul utama logistik.
Ketergantungan yang masih tinggi
Luthfi menyebut sekitar 70 persen arus kontainer ke Jawa Tengah masih bergantung melalui Tanjung Priok, DKI Jakarta. Sementara itu, porsi yang masuk lewat Tanjung Emas Semarang baru sekitar 30 persen.
Kondisi tersebut membuat ongkos logistik industri menjadi lebih mahal. Luthfi menilai situasi itu harus diubah seiring bertambahnya kawasan industri dan tenant di Jawa Tengah.
Dukungan dari pemerintah pusat
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyatakan pembenahan pelabuhan laut di Jawa Tengah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menilai biaya logistik berpengaruh langsung pada biaya produksi pelaku usaha.
Todotua menyebut pengembangan Tanjung Emas sebagai salah satu hal yang perlu didukung untuk wilayah Jawa Tengah. Ia juga mengatakan persoalan ini akan didorong bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan.
Kendal dan Batang ikut disorot
Selain Tanjung Emas, pemerintah juga menyoroti kebutuhan pengembangan Pelabuhan Kendal dan dry port Batang. Kedua kawasan itu dinilai penting karena okupansi industrinya terus meningkat.
Penguatan pelabuhan dan jaringan logistik disebut menjadi syarat penting agar investasi di Jawa Tengah tidak melemah. Dalam pandangan pemerintah, biaya logistik yang lebih efisien akan membantu industri, perdagangan, dan investasi bergerak lebih kompetitif.
Rapat lintas instansi
Rapat koordinasi itu diikuti jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI. Hadir juga Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Tengah.
Sejumlah kepala daerah atau perwakilannya dari Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, dan Batang turut hadir. OPD Provinsi Jawa Tengah serta lembaga dan instansi terkait juga mengikuti pembahasan pembenahan logistik berbasis laut tersebut.