Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka wacana yang cukup menyita perhatian publik: penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penggantinya dengan sistem jalan berbayar. Gagasan ini ia kaitkan langsung dengan upaya menghadirkan jalan provinsi yang lebih berkualitas dan lebih aman bagi pengguna.
Menurut Dedi Mulyadi, wacana tersebut muncul karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin membangun infrastruktur jalan yang tidak hanya mulus, tetapi juga didukung fasilitas penunjang keselamatan. Ia menyebut unsur seperti drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan sebagai bagian dari standar pelayanan yang ingin diwujudkan.
Fokus pada kualitas jalan
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa konsep ini berada dalam kerangka besar pembangunan jalan yang lebih baik. Dengan infrastruktur yang dinilai memadai, ia berencana mengkaji apakah sistem pembiayaan bisa diarahkan ke model baru yang berbeda dari pajak kendaraan bermotor.
Dalam konsep yang ia jelaskan, masyarakat nantinya hanya membayar saat menggunakan jalan. Kendaraan yang tidak memakai jalan tidak akan dikenakan biaya, sehingga beban pembayaran mengikuti pemakaian aktual.
Dedi Mulyadi menyebut prinsip itu sebagai bentuk keadilan. Menurut dia, besaran pembayaran juga seharusnya disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan dan bobot kendaraan yang melintas.
Sistem yang dikaitkan dengan beban kendaraan
Dalam penjelasannya, kendaraan yang lebih berat akan membayar lebih tinggi. Alasannya, kendaraan dengan bobot besar memberi dampak lebih besar terhadap kondisi jalan.
Dari sisi pengguna, skema seperti ini diharapkan mendorong pemakaian jalan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. KDM juga mengaitkannya dengan potensi berkurangnya kemacetan serta meningkatnya kenyamanan pengguna jalan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa wacana tersebut belum menjadi kebijakan resmi. Saat ini, gagasan itu masih berada pada tahap awal pembahasan.
Masih dikaji bersama akademisi
Dedi Mulyadi mengatakan tim kajian sudah disiapkan untuk menelaah usulan itu lebih dalam. Kajian tersebut akan melibatkan akademisi dan berbagai pihak lain agar pembahasan tidak berhenti pada gagasan umum.
Ia juga menyebut kajian akan mempertimbangkan berbagai aspek penting, mulai dari regulasi hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor dan sistem jalan berbayar masih harus melewati pembahasan panjang sebelum bisa diarahkan menjadi kebijakan.
