Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung langkah Badan Gizi Nasional yang menghentikan sementara operasional 372 Satuan Pelayanan Program Gizi di Jawa Timur. Kebijakan ini diambil untuk memastikan seluruh penyedia layanan dalam program Makan Bergizi Gratis memenuhi standar administrasi, higienitas, dan sanitasi yang ditetapkan.
Langkah tersebut menjadi sorotan karena menyangkut mutu layanan program gizi yang langsung diterima masyarakat. Pemerintah menilai penegakan standar perlu dilakukan secara konsisten agar kualitas makanan dan keamanan pangan tetap terjaga.
Alasan penghentian sementara
BGN menghentikan operasional sementara karena sejumlah dapur layanan gizi belum melengkapi persyaratan administratif dan standar mutu operasional. Persoalan itu mencakup kelengkapan administrasi serta penerapan kebersihan dan sanitasi.
Kebijakan ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari evaluasi agar setiap penyedia layanan segera melakukan pembenahan. Dengan begitu, manfaat program Makan Bergizi Gratis tetap bisa disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sikap Pemprov Jatim
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan BGN terkait kebijakan tersebut. Ia menilai sikap tegas diperlukan untuk menjaga kualitas layanan program nasional itu.
Emil mengatakan Kepala BGN ingin tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi tenggat waktu. Menurut dia, keputusan itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan layanan yang aman dan bermutu bagi penerima manfaat MBG.
Standar yang wajib dipenuhi
BGN menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi setiap SPPG, mulai dari administrasi hingga standar kebersihan dan sanitasi. Kepatuhan terhadap ketentuan itu dianggap penting untuk menjaga mutu makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.
Pemprov Jatim berharap seluruh SPPG yang terdampak dapat segera melengkapi persyaratan dan memperbaiki standar operasional. Dengan begitu, layanan bisa kembali berjalan untuk mendukung keberlanjutan program MBG secara optimal.
