Mahasiswa dari berbagai elemen di Jawa Barat turun ke jalan untuk menyoroti sederet kebijakan yang dinilai menambah beban masyarakat. Isu yang mereka angkat meliputi kenaikan harga BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, persoalan pendidikan, hingga rencana pengesahan RUU Polri.
Aksi ini menjadi penanda bahwa keresahan di kalangan mahasiswa tidak hanya berhenti pada satu isu. Mereka melihat problem ekonomi, layanan publik, dan kebijakan keamanan saling terkait dan sama-sama berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Koordinator FMN Bandung Raya, Ainul Mardhyah, menilai persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini tidak lepas dari kebijakan negara yang belum menyentuh akar masalah. Ia menekankan perlunya reforma agraria yang berpihak kepada rakyat dan penguatan industrialisasi nasional agar kesejahteraan lebih merata.
Menurut Ainul, pemerintah perlu menjawab persoalan rakyat dengan kebijakan yang menyasar akar permasalahan, bukan sekadar program jangka pendek. Pandangan itu menjadi salah satu dasar kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan yang sedang berjalan.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi program MBG. Mereka menilai program tersebut menyerap anggaran besar, tetapi masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Sorotan lain datang dari kenaikan harga BBM nonsubsidi. Massa aksi menilai kenaikan itu berpotensi memperberat beban hidup masyarakat karena dapat mendorong naiknya biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti akses ke pendidikan tinggi yang masih bermasalah. Mereka menilai biaya kuliah yang tinggi masih menjadi beban besar bagi mahasiswa dan keluarga.
Presiden Mahasiswa UPI 2026, Khallid Saiful, menyebut kondisi ekonomi nasional menjadi alasan mahasiswa turun ke jalan. Ia menilai daya beli masyarakat terus tertekan akibat kenaikan sejumlah kebutuhan pokok dan harga energi.
Khallid juga mengkritik rencana pengesahan RUU Polri. Menurutnya, aturan itu perlu dicermati serius karena menyangkut kewenangan institusi kepolisian dan dapat berdampak langsung pada kehidupan demokrasi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyatakan memiliki kewajiban untuk mengawal setiap kebijakan publik agar tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat. Mereka juga menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang terparkir di lokasi.
