Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI meninjau kesiapan usulan pembangunan SPAM Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk memperkuat layanan air minum bagi warga di wilayah timur kabupaten tersebut. Fokus utama program ini adalah Kecamatan Cimahi, Cibingbin, dan Cibeureum yang akan memanfaatkan air baku dari Bendungan Kuningan.
Peninjauan itu diarahkan untuk memastikan dokumen teknis, kesiapan lahan, dan unsur pendukung lain sudah memenuhi readiness criteria sebelum program diajukan untuk mendapat dukungan pendanaan pemerintah pusat. Langkah ini menjadi penentu agar usulan tidak berhenti di tahap administrasi.
Dokumen teknis masih disempurnakan
Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Oscar R.H. Siagian, menyampaikan bahwa dokumen usulan dari Perumda Air Minum Tirta Kamuning sudah diterima dan direviu oleh Balai Prasarana Permukiman Kawasan Jawa Barat. Namun, masih ada sejumlah dokumen yang perlu disempurnakan, termasuk penyesuaian rencana anggaran biaya sesuai regulasi terbaru.
Oscar menegaskan bahwa beberapa dokumen teknis harus disesuaikan agar benar-benar memenuhi persyaratan readiness criteria. Ia menyebut proses itu penting agar usulan dapat diproses ke tahap berikutnya tanpa hambatan administratif.
Kebutuhan layanan air minum di 11 desa
Menurut Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning, Ukas Suharfaputra, SPAM Bendungan Kuningan dirancang memiliki kapasitas 2 x 50 liter per detik atau total 100 liter per detik. Infrastruktur itu ditujukan untuk melayani sekitar 8.000 sambungan rumah yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Cimahi, Cibingbin, dan Cibeureum.
Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan instalasi pengolahan air, reservoir berkapasitas 1.200 meter kubik, dua unit booster pump, bak pelepas tekan, dan jaringan distribusi utama sepanjang 31.949 meter. Kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp118,88 miliar.
Lahan dan dokumen lingkungan jadi perhatian
Salah satu kendala utama dalam pengembangan SPAM ini adalah penyediaan lahan. Saat ini masih diperlukan penyelesaian pemanfaatan lahan di kawasan Perhutani serta pembebasan sebagian lahan milik masyarakat.
Selain itu, penyusunan dokumen lingkungan juga masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Di sisi lain, Ukas mengatakan sebagian besar dokumen yang dipersyaratkan sudah disiapkan, meski masih ada aspek yang perlu diselesaikan terutama terkait lahan dan dokumen pendukung lainnya.
Dorongan percepatan dari Komisi V DPR RI
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian lahan sebagai bagian dari pemenuhan readiness criteria. Ia mengingatkan bahwa penyelesaian lahan di kawasan Perhutani biasanya membutuhkan waktu tidak singkat, sehingga koordinasi harus segera dilakukan.
Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan SPAM Bendungan Kuningan. Ia juga mendorong percepatan penyelesaian kendala lahan agar kebutuhan air minum masyarakat di wilayah timur Kuningan bisa segera terpenuhi.
Melalui kunjungan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi V DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan menyatakan komitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan teknis dan administratif. Targetnya, pembangunan SPAM Bendungan Kuningan dapat segera masuk tahap realisasi sebagai penguat akses layanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.
