Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pajak dan menjamin seluruh informasi responden tetap rahasia. Penegasan itu disampaikan di tengah pelaksanaan pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Jateng Ali Said mengatakan pihaknya turun langsung mengawasi proses pendataan pelaku usaha di Kota Semarang. Ia menilai para pelaku usaha umumnya menerima petugas dengan terbuka dan responsif saat didatangi di lapangan.
Data ekonomi untuk kebijakan, bukan pajak
Ali menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk menggali informasi faktual tentang kondisi ekonomi masyarakat. Data yang terkumpul akan menjadi dasar perumusan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.
Ia menekankan bahwa informasi individu tidak akan diberikan kepada pihak mana pun, termasuk kantor pajak. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak khawatir ketika memberikan keterangan kepada petugas sensus.
BPS juga menyebut hasil pendataan ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi yang lebih tepat dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berjalan lebih baik.
Apa saja yang didata
Untuk pelaku usaha, petugas akan menanyakan pendapatan, pengeluaran, dan serapan tenaga kerja. Sementara untuk responden rumah tangga, petugas menggali kondisi ekonomi dan aktivitas usaha yang dilakukan di rumah.
Ali menyebut jumlah usaha yang disensus di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,9 juta usaha. Angka itu sudah termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Karena cakupannya besar, BPS mengerahkan banyak petugas mitra. Sekitar 36.890 petugas direkrut dan disebar ke seluruh Jawa Tengah untuk mendukung pendataan.
Kerahasiaan dijamin lewat proses digital
Sebelumnya, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi juga menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurut dia, data perekonomian yang andal menjadi syarat penting untuk mencapai tujuan itu.
Sonny menyampaikan bahwa seluruh proses pendataan dilakukan secara digital untuk menjaga keamanan informasi. Petugas lapangan tidak bisa mengakses atau menyimpan data responden karena informasi langsung terkirim ke sistem milik BPS.
Ia juga menjelaskan bahwa sensus kali ini berbeda dari sebelumnya karena untuk pertama kalinya mencakup pencacahan di sektor pertanian. Selain itu, sensus berlangsung selama 2,5 bulan, dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, agar data yang dikumpulkan lebih lengkap.
Perubahan lain ada pada cakupan responden. Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mencatat pelaku usaha, tetapi juga keluarga, karena banyak aktivitas usaha dilakukan di dalam rumah.
Respon pelaku usaha di lapangan
Salah satu responden, Herliani, pemilik Toko Sederhana, mengatakan dirinya tidak khawatir informasi yang disampaikan akan merugikan usahanya di kemudian hari. Ia justru menilai keterbukaan kepada petugas BPS sebagai tanda bahwa usahanya berjalan sesuai aturan.
Menurut Herliani, sensus ekonomi penting karena dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia. Ia juga menilai pelaku usaha perlu punya hubungan timbal balik dengan pemerintah agar kondisi nyata di lapangan bisa dipahami lebih baik.