Jawa Tengah mencatat penurunan Indeks Potensi Radikalisme menjadi 10,9 dari 11,4 pada 2024. Capaian ini menempatkan provinsi tersebut sebagai salah satu wilayah dengan tingkat potensi radikalisme terendah di antara provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa.
Penurunan itu menjadi sinyal positif bagi upaya pencegahan radikalisme di Jawa Tengah. Namun, para pemangku kepentingan tetap diminta menjaga kewaspadaan karena ancaman kini bergerak lewat ruang digital dan perubahan sosial.
Kolaborasi dinilai beri hasil
Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, menilai penurunan indeks menunjukkan kolaborasi pemerintah, FKPT, akademisi, tokoh agama, media, dan masyarakat berjalan efektif. Ia menegaskan capaian itu tidak boleh membuat pihak mana pun lengah.
Sigit juga mengingatkan bahwa ancaman radikalisme terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi. Menurut dia, masyarakat perlu waspada terhadap berbagai ideologi ekstrem baru yang menyebar lewat media sosial, platform digital, dan komunitas daring.
Ia menempatkan literasi digital, wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, dan pendampingan keluarga sebagai fondasi penting. Semua unsur itu dinilai dibutuhkan untuk membangun daya tangkal masyarakat terhadap ekstremisme.
Dimensi tindakan rendah, sikap masih perlu ditekan
Peneliti FKPT Jawa Tengah, Ahmad Ro’uf, menyebut keunggulan Jawa Tengah tidak hanya tampak dari penurunan nilai IPR. Ia menyoroti dimensi pemahaman yang berada di angka 11,3 dan dimensi tindakan sebesar 0,4, keduanya di bawah rata-rata nasional.
Rendahnya dimensi tindakan menunjukkan masyarakat Jawa Tengah relatif mampu menolak keterlibatan dalam aksi radikal. Meski begitu, dimensi sikap masih berada pada angka 20,9 dan menjadi perhatian karena menunjukkan potensi intoleransi masih ada.
Ahmad menilai edukasi berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan tetap diperlukan. Ia juga menekankan pentingnya kampanye literasi digital agar masyarakat lebih bijaksana saat menerima dan menyebarkan informasi.
Internet jadi jalur penting yang harus diawasi
Hasil survei menunjukkan 68 persen responden mencari konten keagamaan secara daring. Dari jumlah itu, 20 persen di antaranya juga menyebarluaskan kembali konten tersebut kepada orang lain.
Ahmad mendorong gerakan “Saring Sebelum Sharing” untuk memperkuat kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum dibagikan. Langkah ini dinilai penting karena arus informasi keagamaan di internet dapat memengaruhi sikap masyarakat bila tidak disikapi dengan kritis.
Lilik Purwandi dari Tim Review Survei IPR Nasional juga meminta capaian positif Jawa Tengah dijadikan dorongan untuk memperkuat pencegahan. Ia menilai target ke depan adalah menurunkan IPR lebih jauh melalui kolaborasi multipihak yang lebih efektif.
Kelompok yang perlu jadi prioritas
Lilik menilai strategi pencegahan perlu difokuskan pada penguatan dimensi sikap. Fokus itu mencakup peningkatan toleransi, moderasi beragama, literasi digital, wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal.
Ia juga menyebut perempuan, generasi muda, masyarakat perkotaan, dan pengguna media sosial sebagai kelompok prioritas dalam program pencegahan. Kelompok ini dinilai perlu mendapat perhatian lebih karena paling dekat dengan arus informasi dan interaksi digital sehari-hari.
Ketua FKPT Jawa Tengah, Dr. Hamidulloh Ibda, menilai hasil survei menunjukkan Jawa Tengah memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya dimensi sikap harus direspons dengan penguatan budaya toleransi dan pendidikan karakter.
Hamidulloh juga mendorong pemanfaatan ruang digital sebagai media penyebaran narasi damai. Ia mengajak pemangku kepentingan memperbanyak konten moderasi beragama yang relevan untuk generasi muda.
Menurutnya, keluarga tetap menjadi ruang pertama untuk menanamkan toleransi, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Karena itu, penguatan keluarga dipandang penting agar pencegahan radikalisme bisa berjalan sejak dini dan lebih menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.