DPRD Provinsi Jawa Barat menaruh perhatian besar pada angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Angka itu disebut menjadi komponen penting sekaligus landasan utama untuk menyusun Perubahan APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang digelar DPRD Jabar pada Kamis (2/7/2026). Forum ini menjadi salah satu tahapan penting untuk mengawal pertanggungjawaban anggaran daerah sebelum masuk ke proses lanjutan pembahasan.
PDIP Sampaikan Pandangan Secara Lisan
Dalam paripurna kali ini, Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang menyampaikan pandangan umum secara langsung di hadapan forum. Fraksi-fraksi lainnya memilih menyerahkan pandangan umum secara tertulis kepada pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengatakan mekanisme itu lahir dari kesepakatan bersama di Badan Musyawarah. Menurut dia, penyampaian lisan dibacakan oleh satu fraksi, sedangkan fraksi lain menempuh jalur tertulis sesuai mekanisme yang disepakati.
Tahapan Pembahasan Berlanjut
Iswara menegaskan rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari komitmen legislatif dalam mengawal anggaran daerah. Ia menyebut materi Ranperda P2APBD TA 2025 sebelumnya sudah dibahas dan dicermati secara intensif di internal komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD Jabar.
Sebelum masuk ke paripurna ini, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan telah menyampaikan nota pengantar gubernur mengenai Ranperda P2APBD TA 2025 pada 25 Juni 2026. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, tahapan berikutnya adalah jawaban gubernur dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 7 Juli 2026.
Silpa Jadi Poin Krusial
Di tengah proses itu, penetapan angka Silpa menjadi perhatian utama pembahasan. DPRD Jabar menilai angka tersebut bukan sekadar catatan sisa anggaran, melainkan elemen yang akan memengaruhi arah penyusunan APBD Perubahan Jawa Barat 2026.
Dengan seluruh fraksi sudah menyerahkan pandangan umum, pembahasan Ranperda P2APBD TA 2025 kini memasuki fase penentuan tanggapan eksekutif. Tahap ini akan menjadi penentu arah pembahasan lanjutan, terutama terkait angka Silpa yang disorot dalam forum paripurna tersebut.