Percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dinilai tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bergerak dalam satu arah agar proyek strategis selesai tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sorotan ini menjadi penting karena Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kebutuhan infrastruktur di provinsi ini juga berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.
Sinergi jadi kunci
Sudjatmiko menilai pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Menurut dia, keterlibatan semua pemangku kepentingan diperlukan agar proyek yang sudah direncanakan tidak tersendat di tengah jalan.
Ia menyampaikan pandangan itu saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa sinergi menjadi syarat utama agar proyek strategis benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pembebasan lahan masih jadi hambatan
Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah lambannya penyelesaian pembebasan lahan. Sudjatmiko menyebut pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan berbagai program beserta dukungan anggaran melalui kementerian teknis.
Namun, jika persoalan di daerah tidak segera diselesaikan, pembangunan bisa tertunda dan penyerapan anggaran negara ikut terhambat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan.
Contoh proyek yang perlu dipercepat
Sudjatmiko mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis sudah siap, tetapi masih menunggu percepatan pembebasan lahan. Kondisi seperti itu, menurutnya, harus menjadi pembelajaran bagi daerah lain agar persiapan administratif tidak menghambat pekerjaan fisik.
Ia menilai kesiapan yang lebih baik akan membantu proyek dimulai lebih cepat. Dengan begitu, manfaat infrastruktur dapat segera dirasakan oleh warga.
Penanganan banjir harus lebih komprehensif
Selain jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga memberi perhatian pada penanganan banjir di berbagai daerah di Jawa Barat. Sudjatmiko menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik semata.
Ia mendorong penanganan yang mencakup infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian layak bagi warga di kawasan rawan banjir. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kawasan resapan air dan memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai.
Dukungan anggaran butuh kesiapan daerah
Sudjatmiko juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan usulan program yang memenuhi kriteria kesiapan atau readiness criteria. Dengan dokumen perencanaan yang baik, daerah dinilai akan lebih berpeluang mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui Instruksi Presiden.
Menurut dia, kesiapan perencanaan menjadi faktor penting agar alokasi anggaran bisa lebih mudah diperoleh. Karena itu, kualitas dokumen dan kesiapan teknis daerah perlu diperkuat sejak awal.
Komisi V siap mengawal
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Ia menyebut fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran akan digunakan untuk mendorong proyek-proyek strategis berjalan efektif dan transparan.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pembangunan berkualitas tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan itu juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh Jawa Barat.