Sebanyak 157 organisasi kepemudaan (OKP) dari Jawa Barat berkumpul untuk membahas peran pemuda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertemuan ini menyoroti ancaman yang dirasakan warga, dari aksi begal hingga konflik sosial yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah.
Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, menyerap aspirasi para aktivis dalam pertemuan di Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat. Forum tersebut menempatkan sinergi pemuda dan kepolisian sebagai salah satu langkah menghadapi dinamika nasional maupun global.
Tantangan Kamtibmas yang Berlapis
Direktur Intelkam Polda Jabar Kombes Pol. Sukendar Eka Ristyan menyampaikan bahwa stabilitas wilayah sedang menghadapi ujian yang tidak sederhana. Isu di tingkat global, nasional, dan lokal dinilai sama-sama membutuhkan kesiapsiagaan.
| Kategori | Isu yang Disorot | Konteks bagi Jawa Barat |
|---|---|---|
| Global | Perebutan energi di Timur Tengah | Menjadi bagian dari dinamika global yang perlu diantisipasi |
| Nasional | Makan Bergizi Gratis, fluktuasi BBM | Berpotensi memengaruhi dinamika sosial di masyarakat |
| Lokal | Perselisihan peribadatan, polemik kepemimpinan desa, konflik lahan, begal | Berhubungan langsung dengan keamanan dan ketertiban wilayah |
Selain persoalan tersebut, forum juga menyinggung intoleransi dan kriminalitas jalanan sebagai perhatian bersama. Aksi pembegalan menjadi salah satu isu yang mendapat penekanan karena menyentuh rasa aman masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Sukendar menegaskan bahwa Polri tidak menutup ruang demokrasi, termasuk penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa. Namun, ia mengingatkan bahwa aksi tersebut harus dilakukan secara santun, berada dalam koridor hukum, dan tidak bersifat anarkis.
“Polri tidak akan pernah menghambat ruang demokrasi atau unjuk rasa, asalkan disampaikan secara santun, sesuai koridor hukum, dan tidak anarkis,” kata Sukendar. Pernyataan itu menempatkan keamanan dan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai dua hal yang perlu dijaga secara bersamaan.
Ruang Laporan Selama 24 Jam
Aanya membawa gagasan Command Center Layanan 24 Jam Teh Aanya sebagai ruang bagi warga untuk melaporkan gangguan keamanan. Program itu disebut selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Gagasan layanan pelaporan tersebut berangkat dari pengalaman Aanya yang pernah menjadi korban pembegalan. Pengalaman kehilangan harta benda itu memperkuat pandangannya bahwa keterlibatan masyarakat, terutama pemuda, tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kamtibmas.
Menurut laporan rmol.id, pertemuan ini mempertemukan unsur kepemudaan dengan kepolisian dalam satu ruang dialog. Kehadiran 157 OKP menunjukkan luasnya elemen pemuda yang diharapkan dapat ikut membangun lingkungan yang lebih aman.
Peran Pemuda Tidak Sekadar Simbolis
Ketua Mapancas sekaligus inisiator acara, Awi Jaya, menekankan bahwa menjaga kondusivitas Jawa Barat tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat kepolisian. Wilayah yang luas dengan beragam persoalan sosial membutuhkan gerakan kolektif dari banyak unsur.
Peran OKP dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi, tetapi juga dengan kemampuan membangun komunikasi di tengah masyarakat. Aspirasi warga dan potensi gangguan keamanan dapat lebih cepat diperhatikan ketika ada keterhubungan antara pemuda, masyarakat, dan aparat.
Forum tersebut juga menggambarkan bahwa isu keamanan tidak berdiri sendiri dari persoalan sosial. Perselisihan di tingkat lokal, ketegangan terkait peribadatan, hingga keresahan terhadap kejahatan jalanan memerlukan respons yang tidak semata-mata bersifat penindakan.
Sinergi antara pemuda dan Polri menjadi pesan utama yang mengemuka dalam pertemuan itu. Dengan ruang pelaporan yang dibuka selama 24 jam serta keterlibatan organisasi kepemudaan, upaya menjaga Kamtibmas Jawa Barat diharapkan dapat dilakukan lebih dekat dengan kebutuhan warga.