Gempa Sulut-Malut Disisir Tim Khusus, Pemerintah Hitung Kerusakan dan Tanggap Cepat

Suharyanto memastikan pemerintah membentuk tim khusus untuk menghitung dampak kerusakan akibat gempa magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Tim ini akan memverifikasi kerusakan secara menyeluruh agar penanganan bencana bisa lebih tepat, cepat, dan berbasis data.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu menyampaikan langkah tersebut saat memimpin rapat koordinasi secara daring pada Kamis, 2 April 2026. Ia menegaskan data di lapangan masih terus bertambah sehingga pemerintah butuh pembaruan yang lebih lengkap untuk menentukan prioritas bantuan dan pemulihan.

Tim khusus fokus pada verifikasi kerusakan

BNPB menyiapkan tim assessment untuk menghitung dampak gempa pada rumah warga, fasilitas umum, dan infrastruktur lain yang terdampak. Menurut Suharyanto, proses pendataan membutuhkan ketelitian karena kondisi di lapangan bisa berubah seiring waktu dan laporan dari daerah masih terus masuk.

“Hari ini baru terkumpul sebagian. Semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna,” kata Suharyanto dalam rapat tersebut. Pernyataan itu menunjukkan pemerintah ingin memastikan semua data kerusakan masuk sebelum keputusan lanjutan diambil.

Pemda, TNI, dan Polri diminta bergerak cepat

BNPB juga meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri segera menjangkau warga yang terdampak gempa. Langkah itu diperlukan agar kebutuhan dasar masyarakat bisa segera dipenuhi, terutama bagi warga yang rumahnya rusak atau aksesnya terganggu.

Suharyanto menekankan agar para pejabat daerah dan petugas lapangan memberi informasi yang akurat kepada warga. Ia juga membuka jalur pelaporan bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah atau kehilangan aset agar bisa segera ditindaklanjuti.

1. Menjangkau warga terdampak secepat mungkin.
2. Memastikan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat berlindung, dan layanan darurat terpenuhi.
3. Menerima laporan kerusakan rumah dan aset warga.
4. Menyiapkan penggantian atau tindak lanjut sesuai hasil verifikasi.

Pencarian dan pertolongan disiapkan

Selain pendataan, aparat juga menyiapkan operasi pencarian dan pertolongan setelah muncul laporan adanya korban jiwa serta kemungkinan masih ada korban lain yang perlu dievakuasi. Situasi ini membuat penanganan awal tidak hanya berfokus pada kerusakan, tetapi juga pada keselamatan warga yang masih berada di titik-titik terdampak.

BNPB menyebut koordinasi lintas lembaga menjadi penting karena skala gempa memengaruhi lebih dari satu wilayah. Dengan kondisi itu, respons cepat di tingkat daerah menjadi penentu sebelum bantuan lanjutan dari pusat masuk secara lebih terarah.

Pemerintah pusat turun langsung ke lokasi

Suharyanto mengatakan tim gabungan dari pemerintah pusat akan segera hadir di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Kehadiran langsung itu dilakukan atas petunjuk Presiden melalui Sekretaris Kabinet, dengan BNPB memimpin koordinasi lapangan bersama unsur terkait.

“Ini adalah rapat awal nanti sesampainya kami di sana kita akan rapat lebih rinci dan detail,” ujar Suharyanto. Ia menegaskan rapat lanjutan di lokasi akan dipakai untuk menyusun langkah penanganan yang lebih teknis bersama pemerintah daerah dan unsur lain di lapangan.

Fokus utama pemerintah setelah gempa

Berikut prioritas yang ditekankan BNPB dalam penanganan gempa Sulut dan Malut:

1. Menghitung kerusakan secara menyeluruh melalui tim khusus.
2. Menjangkau warga terdampak bersama BPBD, TNI, dan Polri.
3. Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
4. Mengoptimalkan evakuasi dan pencarian korban.
5. Menyusun langkah pemulihan yang lebih rinci setelah data lapangan lengkap.

Gempa magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara kini menjadi fokus penanganan nasional, dengan pemerintah pusat menempatkan verifikasi kerusakan, evakuasi korban, dan pemenuhan kebutuhan warga sebagai tiga pekerjaan utama dalam fase awal respons bencana.