Boni Hargens menilai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh jajarannya kini ikut memikul peran penting dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional di tengah dampak perang di Timur Tengah. Menurut dia, langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar ancaman dari luar tidak berubah menjadi tekanan ekonomi di dalam negeri.
Dalam pandangan Boni, situasi geopolitik global yang tidak menentu menuntut negara bergerak lebih cepat dan terkoordinasi. Ia menekankan bahwa pengamanan ekonomi tidak lagi cukup hanya lewat kebijakan fiskal dan perdagangan, tetapi juga membutuhkan dukungan pengawasan strategis dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan kementerian terkait.
Pengamanan jalur energi jadi prioritas
Boni menyebut salah satu peran paling nyata TNI ada pada pengamanan infrastruktur vital energi. Ia menjelaskan, satuan TNI ditugaskan memperketat pengawasan di titik-titik penting distribusi energi, seperti kilang minyak, depo BBM, dan jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan jaringan ilegal.
Pengawasan ini dinilai penting karena gejolak perang di kawasan Timur Tengah kerap mendorong lonjakan harga energi dunia. Jika distribusi dalam negeri tidak dijaga, tekanan dari luar bisa cepat merembet menjadi gangguan pasokan dan harga di pasar domestik.
Sinergi intelijen untuk baca ancaman lebih dini
Pada dimensi intelijen, Boni menilai kerja sama TNI dengan Polri dan BIN menjadi kunci untuk membaca ancaman secara lebih komprehensif. Ia menyebut informasi dari jaringan intelijen militer ikut membantu operasi gabungan dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan subsidi energi.
Menurut Boni, pola kerja semacam ini penting agar negara tidak hanya bereaksi setelah masalah membesar. Dengan peta ancaman yang lebih utuh, pemerintah bisa mengambil langkah pencegahan terhadap gangguan pasokan, penyimpangan distribusi, dan praktik ekonomi ilegal yang merugikan masyarakat.
Subsidi harus tepat sasaran
Boni juga menyoroti perlindungan terhadap subsidi BBM dan LPG sebagai bagian dari menjaga stabilitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa subsidi negara harus diterima kelompok yang berhak, bukan dinikmati pihak yang mampu atau disalahgunakan untuk kepentingan lain.
Ia menjelaskan, penyalahgunaan BBM subsidi ke sektor industri dan pengalihan LPG 3 kilogram secara ilegal langsung merugikan warga miskin. Kondisi itu, kata dia, bisa membuat tabung LPG subsidi langka di pengecer, memaksa masyarakat kecil membeli lebih mahal, atau bahkan kehilangan akses untuk memasak.
Tiga fokus utama yang disorot Boni
Berikut tiga fokus yang menurut Boni perlu dijaga pemerintah bersama TNI dan Polri:
- Perlindungan subsidi rakyat agar BBM dan LPG benar-benar tepat sasaran.
- Ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi dan penambahan cadangan strategis.
- Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap kejahatan energi dan penyalahgunaan distribusi.
Boni menilai tiga fokus itu saling berkaitan dan tidak bisa dijalankan secara terpisah. Jika satu sisi lemah, maka tekanan dari konflik global maupun kejahatan domestik bisa langsung terasa oleh masyarakat.
Peran TNI dalam pertahanan ekonomi domestik
Boni menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai komitmen yang tidak bisa ditawar. Ia melihat TNI tidak hanya berperan dalam pertahanan teritorial, tetapi juga dalam menjaga agar ekonomi nasional tetap tahan terhadap guncangan eksternal.
Dalam konteks itu, TNI dipandang sebagai bagian dari benteng kebijakan negara untuk meminimalkan dampak konflik geopolitik terhadap kehidupan warga. Peran tersebut menjadi semakin relevan ketika harga energi, rantai pasok, dan stabilitas distribusi sangat sensitif terhadap situasi global.
Ancaman dari dalam dan luar harus dihadapi bersamaan
Boni juga mengingatkan bahwa ancaman ekonomi datang dari dua arah sekaligus, yakni gejolak luar negeri dan praktik penyalahgunaan di dalam negeri. Ia menilai penyimpangan BBM serta LPG subsidi adalah bentuk kejahatan ekonomi yang sama seriusnya dengan tekanan eksternal karena sama-sama menggerus daya tahan negara.
Karena itu, ia mendorong sinergi yang kuat antara TNI, Polri, BIN, dan pemerintah agar pengamanan berjalan dalam satu pola kerja. Menurut dia, kolaborasi semacam itu dapat membentuk sistem pertahanan berlapis yang lebih sulit ditembus oleh jaringan kejahatan energi maupun efek lanjutan dari konflik internasional.
Di tengah ketidakpastian global, perhatian pada keamanan energi, perlindungan subsidi, dan pengawasan distribusi menjadi bagian penting dari upaya menjaga ekonomi tetap stabil. Boni Hargens menilai, jika koordinasi antarlembaga berjalan efektif, maka tekanan geopolitik tidak mudah berubah menjadi gangguan langsung bagi rumah tangga, pelaku usaha, dan ketahanan fiskal negara.
