Korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya menunggu pembangunan rumah tetap, tetapi juga menerima bantuan Dana Tunggu Hunian atau DTH. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga memperoleh total Rp1,8 juta selama masa tunggu hunian.
Penyaluran DTH itu sudah mencapai 100 persen kepada 14.750 penerima di tiga provinsi. Rinciannya, 6.846 penerima berada di Aceh, 4.162 penerima di Sumatera Utara, dan 1.904 penerima di Sumatera Barat.
Pembangunan huntap dan huntara terus dikebut
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap. Langkah ini dilakukan agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Berdasarkan data Satgas PRR per 13 April, huntap yang sudah selesai dibangun mencapai 247 unit dari total 39.024 unit yang direncanakan. Selain itu, 1.243 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Di Aceh, pembangunan huntap yang rampung tercatat 104 unit dari total 28.871 unit. Sementara itu, 395 unit masih dibangun di provinsi tersebut.
Di Sumatera Utara, 120 unit huntap telah selesai dari target 7.321 unit. Masih ada 407 unit yang sedang dibangun di daerah itu.
Di Sumatera Barat, 23 unit huntap sudah rampung dari total 2.832 unit. Sebanyak 441 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Huntara sudah 92 persen rampung
Percepatan huntap berjalan bersamaan dengan penyelesaian hunian sementara atau huntara. Hingga 13 April, jumlah huntara yang selesai dibangun mencapai 18.997 unit dari target 20.477 unit.
Progres itu setara dengan 92 persen. Angka ini juga naik dibandingkan data per 9 April, saat pembangunan huntara tercatat 18.678 unit dari target 20.378 unit atau sekitar 90 persen.
Prioritas agar penyintas tidak terlalu lama di hunian sementara
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan huntap harus menjadi prioritas utama. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya terlalu lama tinggal di huntara.
“Pendirian huntap yang harus menjadi prioritas paling utama, karena masyarakat tentu kita harapkan tidak perlu terlalu lama di huntara,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.
Tito juga menjelaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan lewat dua skema. Skema pertama adalah pembangunan in situ di lokasi lama yang masih aman dengan dukungan dana Rp60 juta per unit.
Skema kedua adalah pembangunan komunal, yaitu pemerintah menyiapkan kawasan hunian baru. Dua skema ini dipakai untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan di daerah terdampak.
Data daerah jadi kunci percepatan
Satgas PRR menilai percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kelengkapan dan kecepatan pendataan dari pemerintah daerah. Karena itu, koordinasi dan validasi data menjadi faktor penting agar bantuan hunian tepat sasaran.
Kelengkapan data menentukan siapa saja yang berhak menerima hunian dan bagaimana pembangunan bisa dijalankan tanpa hambatan administratif. Dengan target yang masih besar dan ribuan unit yang tetap dikejar, pembaruan data dari daerah akan terus memengaruhi cepat atau lambatnya penyediaan hunian layak bagi para penyintas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
