BNPB Distribusikan Bantuan Stimulan untuk Pemulihan Rumah Rusak di Sumatra Barat Tahap Lanjutan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, baru-baru ini menyerahkan bantuan stimulan tahap kedua untuk perbaikan rumah rusak akibat bencana di wilayah Sumatra Barat. Penyaluran ini berlangsung di Kabupaten Tanah Datar, mencakup juga wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

Bantuan diberikan kepada 19 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, sebagai kelanjutan dari tahap pertama yang sudah dilaksanakan pada Februari. Sumatra Barat menerima bantuan untuk dua kabupaten, yaitu Tanah Datar dan Pesisir Selatan.

Bantuan Stimulan di Sumatra Barat

Di Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 126 kepala keluarga mendapatkan bantuan stimulan dengan total nilai Rp2,865 miliar. Sementara itu, di Kabupaten Pesisir Selatan, bantuan ini diberikan kepada 103 kepala keluarga, dengan nilai sekitar Rp2,415 miliar. Sehingga, seluruh 14 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Barat telah menerima bantuan stimulan untuk rumah rusak kategori ringan dan sedang.

Pemerintah berjanji bantuan ini masih berlanjut jika ada data tambahan dari wilayah terdampak. Letjen Suharyanto menegaskan bahwa penyaluran bantuan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam penanganan pascabencana.

Skema Bantuan Rumah dan Penanganan Pengungsi

Program bantuan yang digulirkan pemerintah disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Untuk yang rusak ringan dan sedang, diberikan bantuan stimulan perbaikan rumah. Sedangkan untuk rumah rusak berat, digunakan skema pembangunan hunian sementara (Huntara) serta dana tunggu hunian (DTH). Menurut Kepala BNPB, saat ini tidak ada lagi pengungsi di tenda pengungsian di Sumatra Barat. Semua pengungsi telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga sambil menerima DTH.

Fokus pada Pembangunan Hunian Tetap

Penanganan saat ini difokuskan pada pembangunan hunian tetap (Huntap). Beberapa daerah telah membangun Huntap secara terpusat lewat kerja sama berbagai institusi. BNPB juga menangani pembangunan Huntap in situ, yaitu di lokasi rumah lama warga, secara paralel tanpa menunggu selesai Huntara.

Masyarakat yang sudah memenuhi syarat pengajuan lahan langsung dapat dibangunkan Huntap. Hal ini diungkapkan Letjen Suharyanto agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat.

Dukungan Masyarakat dan Peran Desa Tangguh Bencana

Erwin, warga Desa Tanjung Sawah, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan stimulan yang diterima. Rumahnya rusak akibat banjir dan lumpur, sehingga dana tersebut menjadi harapan untuk renovasi. Ia berharap bencana serupa tidak kembali melanda daerahnya.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan tidak terdapat korban jiwa dalam bencana tersebut. Keberhasilan itu salah satunya berkat program Desa Tangguh Bencana yang aktif di wilayahnya. Program ini melatih warga dan meningkatkan kesadaran mitigasi serta kesiapsiagaan evakuasi saat terjadi bencana.

Program Desa Tangguh Bencana sebagai Strategi Mitigasi

BNPB dan BPBD mengelola program Desa Tangguh Bencana yang sudah berjalan sejak 2012. Program ini memfokuskan diri pada pengembangan kapasitas masyarakat di desa agar mampu mengenali ancaman, mengorganisasi sumber daya, menekan risiko bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Hingga kini sudah ada sekitar 300 desa yang mengimplementasikan program tersebut, dari sekitar 3.000 desa rawan bencana di Indonesia. Letjen Suharyanto menyebut bahwa desa tangguh terbukti efektif dalam menekan angka korban jiwa, seperti yang terjadi di Tanah Datar.

Komitmen Pemerintah untuk Penanganan Bencana Sumatra

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Pratikno, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat penanganan bencana di wilayah Sumatra. Pemerintah telah merencanakan rencana induk tahap pertama sebagai acuan pelaksanaan program penanganan.

Penyaluran bantuan stimulan dan pembangunan Huntap menjadi bagian dari upaya penyelesaian dampak bencana dengan mengutamakan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak demi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Barat dan sekitarnya.

Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com

Berita Terkait

Back to top button